Back to Bali – 01 Mei 2026 | Seorang Kompol bernama Dedi Kurniawan (DK) menjadi sorotan publik setelah sebuah video yang menunjukkan dirinya tampak teler setelah menghisap vape berisi zat narkotika beredar luas di media sosial. Kejadian ini memicu kehebohan di kalangan masyarakat, menimbulkan pertanyaan serius mengenai integritas aparat kepolisian, dan mengakibatkan Polda Sumatera Utara (Sumut) mengambil langkah tegas dengan mematsus Kompol DK sampai proses penyelidikan selesai.
Kronologi Kejadian
Video yang pertama kali muncul pada awal pekan ini menampilkan Kompol Dedi Kurniawan sedang duduk di sebuah kafe di Medan. Ia tampak mengeluarkan perangkat vape, mengisi ulang cairan, dan menghisapnya secara berulang-ulang. Tak lama setelahnya, ekspresi wajahnya berubah menjadi pusing, mata berkelip, dan tubuhnya tampak tidak stabil. Beberapa saksi yang berada di lokasi melaporkan bahwa setelah selesai menghisap, Kompol DK melangkah keluar dengan langkah terpincang-pincang dan terlihat kebingungan.
Setelah video tersebut viral, sejumlah netizen melakukan analisis dan menyimpulkan bahwa cairan vape yang dikonsumsi kemungkinan mengandung zat psikotropika, seperti metamfetamin atau zat sejenis yang dapat menyebabkan efek teler. Penelusuran lebih lanjut oleh tim forensik internal Polda Sumut mengindikasikan adanya jejak residu narkotika pada perangkat vape yang digunakan.
Reaksi Masyarakat dan Media
Reaksi publik langsung memuncak. Di media sosial, tagar #KompolVape dan #PolisiTeler menjadi trending topic selama berhari-hari. Warga menuntut pertanggungjawaban tegas, menyatakan bahwa seorang pejabat kepolisian seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan hukum, bukan menjadi subjek pelanggaran.
Berbagai organisasi non‑pemerintah yang bergerak di bidang anti‑narkoba juga mengeluarkan pernyataan yang menyoroti pentingnya pengawasan internal yang lebih ketat serta perlunya edukasi tentang bahaya narkotika di kalangan aparat. Media massa menyoroti fakta bahwa kasus ini bukan pertama kalinya petugas kepolisian terlibat dalam penggunaan narkoba, meski skala dan publikasinya kali ini jauh lebih besar.
Langkah Polda Sumut
Menanggapi tekanan publik, Polda Sumatera Utara segera mengeluarkan pernyataan resmi pada hari berikutnya. Dalam pernyataan tersebut, Polda Sumut menegaskan bahwa Kompol Dedi Kurniawan telah dipatsus (penangguhan sementara) dari tugasnya sampai proses penyelidikan selesai. Selain itu, Polda Sumut mengaktifkan tim investigasi khusus yang terdiri dari satuan intelijen, satuan narkotika, dan unit etika internal.
- Tim investigasi akan melakukan pengambilan sampel cairan vape untuk analisis laboratorium.
- Wawancara saksi mata dan rekaman CCTV di lokasi akan diperiksa secara menyeluruh.
- Kompol DK akan diberikan hak untuk memberikan klarifikasi resmi dalam rapat internal.
Polda Sumut juga menegaskan bahwa jika terbukti bersalah, Kompol DK akan dikenai sanksi disiplin paling berat, termasuk pemecatan dan proses hukum sesuai Undang‑Undang Narkotika.
Implikasi Hukum
Menurut Undang‑Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan, kepemilikan, atau peredaran zat narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman penjara hingga 20 tahun serta denda yang signifikan. Bagi aparat kepolisian, pelanggaran tersebut dapat menambah sanksi administratif berupa pemberhentian atau penurunan pangkat.
Selain itu, Pasal 12 ayat (1) Undang‑Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa setiap anggota kepolisian wajib menjunjung tinggi integritas, moralitas, serta tidak terlibat dalam perbuatan yang melanggar hukum. Pelanggaran tersebut dapat memicu proses pemberhentian dengan hormat atau bahkan pemecatan.
Tindakan Selanjutnya
Selama masa penyelidikan, Kompol Dedi Kurniawan tidak dapat menjalankan tugas operasional maupun administratif. Polda Sumut berjanji akan memberikan update berkala kepada publik melalui konferensi pers. Di sisi lain, Kementerian Hukum dan HAM diperkirakan akan memantau proses penyelidikan untuk memastikan tidak ada intervensi yang mengganggu keadilan.
Kasus ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh elemen kepolisian di Indonesia. Diharapkan adanya peninjauan kembali terhadap kebijakan internal mengenai penggunaan zat psikoaktif, pelatihan tentang bahaya narkotika, serta peningkatan mekanisme pengawasan internal yang transparan.
Dengan sorotan media yang intens dan tekanan publik yang terus meningkat, hasil penyelidikan akan menjadi tolok ukur sejauh mana institusi kepolisian dapat menegakkan standar integritas yang diharapkan masyarakat. Kejadian ini menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi penyalahgunaan narkotika, bahkan di kalangan aparat penegak hukum.
