Back to Bali – 04 Mei 2026 | Jakarta, 1 Mei 2024 – Pada momentum peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) yang digelar di kantor pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), kader senior Ribka Tjiptaning mengemukakan kritik tajam terhadap regulasi ketenagakerjaan yang dianggapnya masih mengakar pada era kolonial. Dalam pidatonya, Ribka menegaskan bahwa keluhan utama para pekerja, terutama para ibu rumah tangga, seharusnya tidak lagi diarahkan pada suami yang berpendapatan rendah, melainkan pada struktur sistemik yang menindas.
Latar Belakang Kritik
Ribka memulai sambutannya dengan menyinggung fakta bahwa upah minimum (UMR) di sebagian besar wilayah Indonesia masih berada di bawah standar kebutuhan hidup layak. “Jika suami Anda hanya menerima upah kecil, itu bukan karena kemampuan pribadi, melainkan karena regulasi yang membatasi hak-hak buruh,” ujar ia. Pernyataan tersebut diikuti dengan analogi yang cukup provokatif: regulasi ketenagakerjaan Indonesia masih terasa seperti hidup di masa VOC, dimana hak-hak pekerja diabaikan demi kepentingan pemilik modal.
Ribka menambahkan, “Kita tidak lagi hidup di abad ke-17, namun kebijakan yang dikeluarkan seakan menutup mata pada realitas modern. Sistem ini menjerat pekerja dalam lingkaran kemiskinan, sementara pengusaha dapat mengatur upah sesuka hati.” Pernyataan ini menggugah reaksi spontan dari peserta rapat yang terdiri dari aktivis serikat, tokoh masyarakat, dan anggota partai.
Sindiran terhadap Program MBG
Selanjutnya, Ribka menyinggung program bantuan sosial yang dikenal sebagai MBG (Makan Beracun Gratis). Ia menyindir bahwa program tersebut lebih mirip “makanan beracun yang disajikan secara gratis” karena kualitasnya yang dipertanyakan. “Apabila pemerintah menganggap makanan gratis sebagai solusi, maka mereka harus siap mengakui bahwa kualitasnya tidak boleh mengorbankan kesehatan rakyat,” kata Ribka dengan nada sarkastik.
Sindiran ini memicu tawa sekaligus kekhawatiran di antara hadirin. Beberapa menganggapnya sebagai upaya mengkritik kebijakan distribusi bantuan pangan yang belum optimal, sementara yang lain melihatnya sebagai seruan agar pemerintah meningkatkan standar mutu bantuan.
Respon dari Kalangan PDIP dan Serikat Buruh
Setelah pidato selesai, sejumlah pejabat PDIP memberikan respons yang berimbang. Sekretaris Jenderal Partai menegaskan bahwa kritik Ribka tidak dimaksudkan untuk memecah belah, melainkan sebagai pemicu diskusi internal tentang reformasi regulasi. “Kami mendengar suara ribuan pekerja, dan kami berkomitmen menyusun kebijakan yang lebih adil,” ujar dia.
Serikat Buruh Nasional (SBN) juga mengapresiasi keberanian Ribka. Ketua SBN menyatakan, “Ribka menyingkap fakta bahwa masalah upah tidak semata-mata kesalahan pekerja atau suami mereka, melainkan kegagalan sistem. Kami siap berkoordinasi dengan PDIP untuk mengajukan revisi UU Ketenagakerjaan.”
Analisis Dampak Politik
- Penguatan Narasi Kelas Pekerja: Kritik Ribka menambah bobot pada agenda kelas pekerja dalam platform PDIP menjelang pemilihan legislatif.
- Tekanan pada Pemerintah: Sindiran terhadap MBG dapat memaksa kementerian terkait untuk meninjau kembali mekanisme distribusi bantuan pangan.
- Peluang Koalisi Baru: Kedekatan antara PDIP dan serikat buruh berpotensi menciptakan koalisi kebijakan yang menuntut reformasi upah minimum.
Secara keseluruhan, pidato Ribka Tjiptaning pada May Day kali ini berhasil mengangkat kembali perdebatan lama tentang ketidaksetaraan upah, regulasi yang usang, serta kualitas program bantuan sosial. Dengan menyoroti bahwa rasa frustrasi ibu-ibu seharusnya diarahkan pada sistem, bukan pada pasangan, Ribka menegaskan kembali bahwa perubahan struktural diperlukan untuk mencapai keadilan ekonomi yang lebih merata.
Langkah selanjutnya, PDIP berjanji akan menyusun rangka kerja kebijakan yang lebih pro-buruh, termasuk revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, peningkatan upah minimum, dan pengawasan ketat terhadap program bantuan sosial. Kritik dan sindiran yang disampaikan kini menjadi bahan bakar bagi pergerakan politik yang menuntut keadilan sosial di Indonesia.
