Back to Bali – 05 Mei 2026 | Kontroversi kembali mencuat di dunia pendidikan tinggi Indonesia setelah Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Badri Munir Sukoco, mengusulkan penghapusan program studi keguruan dengan argumen bahwa lulusan harus lebih relevan dengan kebutuhan industri. Usulan ini memicu perdebatan hangat di kalangan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan, yang menilai langkah tersebut dapat menyederhanakan makna pendidikan serta mengancam pembentukan karakter bangsa.
Alasan Pemerintah dan Respons Akademisi
Prof. Badri berpendapat bahwa orientasi pendidikan tinggi seharusnya mengikuti tren pasar kerja, sehingga lulusan dapat langsung terabsorpsi oleh sektor industri. Namun, pandangan ini ditolak tegas oleh M. Isnaini, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), yang menilai kebijakan tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam memetakan arah pendidikan nasional secara komprehensif.
“Pemerintah melalui pendidikan tinggi tidak selalu harus mengekor pada tren industri. Kampus adalah ruang inkubasi pemikiran kritis. Ketika kebijakan hanya berorientasi pada pasar kerja, fungsi intelektual tersebut akan tergerus,” ujar Isnaini dalam wawancara pada Senin, 4 Mei 2026. Ia menegaskan bahwa peran universitas melampaui sekadar penyedia tenaga kerja, melainkan sebagai pembentuk intelektualitas kritis masyarakat.
Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara
Isnaini mengaitkan perdebatan ini dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, sang Bapak Pendidikan Nasional, yang menekankan bahwa pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. “Pendidikan tidak hanya membekali lulusan dengan keterampilan teknis agar siap bekerja, tetapi juga membangun cara berpikir, sikap, estetika, dan tanggung jawab sosial,” jelasnya. Menurutnya, jika guru atau lulusan kependidikan hanya diukur dari serapan kerja, maka nilai estetika dan moral yang menjadi ciri khas pendidikan Indonesia akan tergerus.
Fleksibilitas Karier Sarjana Pendidikan
Isnaini menyoroti bahwa sarjana pendidikan memiliki fleksibilitas karier yang luas. Mereka tidak harus selalu menjadi guru formal di kelas; banyak lulusan program kependidikan berkontribusi di sektor industri, mengusung perspektif humanistik yang jarang dimiliki oleh lulusan non‑kependidikan. “Sentuhan etika dan moral inilah yang sering kali tidak masuk dalam hitungan statistik serapan kerja, namun sangat krusial dalam dunia profesional,” ujar ia.
Surplus Lulusan dan Distribusi Tenaga Pendidik
Masalah surplus atau ketidaksesuaian jumlah lulusan memang menjadi isu, namun Isnaini berpendapat penyebab utama terletak pada sistem distribusi dan rekrutmen tenaga pendidik yang belum optimal secara nasional. Ketimpangan jumlah guru antar wilayah mengindikasikan hambatan struktural yang harus dibenahi pemerintah, bukan dengan menutup program studi secara menyeluruh.
Solusi Regulasi Berbasis Akreditasi
Sebagai alternatif, Isnaini menyarankan pemerintah memperketat regulasi melalui mekanisme on/off program studi yang didasarkan pada akreditasi dan evaluasi kualitas. “Pengutamaan prodi dengan akreditasi unggul lebih bijak untuk menjamin kualitas lulusan tanpa menghancurkan ekosistem keilmuan kependidikan,” tegasnya. Ia menekankan pentingnya evaluasi berkala agar kebijakan tidak semata-mata didorong oleh angka serapan industri, melainkan memperhatikan kualitas manusia Indonesia di masa depan.
Jika kebijakan penghapusan tetap dipaksakan demi angka, maka yang dipertaruhkan bukan sekadar kelangsungan program studi, melainkan kualitas generasi penerus bangsa. Akademisi mengingatkan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi peradaban, yang tidak dapat diukur hanya dengan statistik sederhana.
