Back to Bali – 05 Mei 2026 | Jakarta, 5 Mei 2026 – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan angka historis dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 3 Mei 2026. Total laporan yang masuk mencapai 13.095.234, menandai lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Rincian Pelaporan SPT
Data DJP menguraikan kontribusi masing-masing segmen wajib pajak:
- Wajib pajak orang pribadi karyawan: 10.767.557 laporan.
- Wajib pajak orang pribadi non‑karyawan: 1.442.967 laporan.
- Wajib pajak badan (dalam rupiah): 856.254 laporan.
- Wajib pajak badan (dalam dolar AS): 1.408 laporan.
- Sektor migas: 197 laporan.
Selain itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax tercatat sebanyak 19.011.422. Rinciannya meliputi 17.821.075 wajib pajak orang pribadi, 1.098.961 wajib pajak badan, 91.157 instansi pemerintah, dan 229 pelaku usaha perdagangan elektronik.
Penghapusan Denda Keterlambatan untuk Badan
Seiring dengan capaian pelaporan, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 mengeluarkan kebijakan relaksasi administrasi. Salah satu poin utama adalah penghapusan sanksi administratif bagi wajib pajak badan yang melaporkan SPT setelah batas waktu resmi, asalkan mereka:
- Menyampaikan SPT,
- Melunasi PPh Pasal 29, atau
- Menuntaskan kekurangan pajak dalam jangka waktu satu bulan pasca jatuh tempo.
Selama periode tersebut, DJP tidak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), yang berarti tidak ada denda tambahan yang harus dibayar oleh wajib pajak badan.
Motivasi di Balik Kebijakan
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas kebutuhan penyesuaian sistem administrasi perpajakan yang masih dalam fase transisi. Dengan memberikan ruang gerak lebih leluasa, pemerintah berharap wajib pajak tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakan tanpa terhambat oleh sanksi administratif yang bersifat keras.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Inge Diana Rismawanti, menekankan bahwa relaksasi ini bukan berarti mengurangi komitmen fiskal negara, melainkan upaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela melalui pendekatan yang lebih humanis.
Implikasi Bagi Wajib Pajak
Bagi wajib pajak pribadi, terutama karyawan, lonjakan pelaporan mencerminkan peningkatan kesadaran akan pentingnya melaporkan penghasilan secara tepat waktu. Sementara bagi badan usaha, penghapusan denda memberikan peluang untuk memperbaiki administrasi internal tanpa khawatir dikenai biaya tambahan.
Namun, para pengamat memperingatkan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan berlaku hanya untuk periode tertentu. Wajib pajak tetap diharapkan untuk menjaga kedisiplinan pelaporan pada tahun-tahun berikutnya.
Secara keseluruhan, capaian 13 juta laporan SPT sekaligus kebijakan penghapusan denda mencerminkan dinamika positif dalam ekosistem perpajakan Indonesia. Kedepannya, otoritas pajak berencana memperkuat mekanisme refund kelebihan pembayaran melalui penelitian, sebagaimana diatur dalam PMK yang sama.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat kepatuhan pajak terus meningkat, memperkuat penerimaan negara, dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.
