Back to Bali – 06 Mei 2026 | Jumat, 6 Mei 2026 – Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Dr. H. Abdul Kadir, M.A., menegaskan penolakannya terhadap masuknya program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam lingkungan kampus. Keputusan ini muncul bersamaan dengan perdebatan serupa di IPB University, di mana Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabinet Mercusuar menolak keterlibatan kampus dalam pengelolaan dapur MBG.
Penolakan Rektor UII: Dasar dan Implikasi
Prof. Abdul Kadir menyatakan, “Kampus kami berfokus pada pengembangan akademik dan penelitian, sementara program MBG memerlukan infrastruktur serta dana yang belum dapat kami alokasikan secara optimal.” Ia menambahkan bahwa meski mendukung upaya gizi nasional, UII belum siap menjadi pusat unggulan (Center of Excellence/CoE) dalam skala nasional yang dibutuhkan program tersebut.
Keputusan ini memicu spekulasi di kalangan mahasiswa dan dosen, mengingat MBG dirancang untuk menurunkan tingkat kekurangan gizi di wilayah kampus dan sekitarnya. Namun, Rektor UII menegaskan bahwa dialog tetap terbuka dan kebijakan akan dievaluasi kembali bila ada perubahan kondisi keuangan atau regulasi.
Kontroversi di IPB University
Sementara itu, di IPB University, BEM Kabinet Mercusuar mengunggah surat terbuka melalui Instagram kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menolak pelibatan kampus dalam program MBG. Surat tersebut menyoroti kekhawatiran mengenai transparansi penggunaan dana kampus.
IPB University menanggapi dengan menegaskan perannya sebagai CoE MBG, hasil kolaborasi antara IPB, Kementerian PPN/Bappenas, Badan Gizi Nasional, dan UNICEF. Dr. Alfian Helmi, Direktur Kerjasama, Komunikasi, dan Pemasaran IPB, menjelaskan bahwa CoE akan mengembangkan dapur berbasis karakteristik lokal, memperkaya menu gizi, serta melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok tani.
Rektor IPB, Dr. Alim Setiawan Slamet, menegaskan bahwa ruang dialog dengan mahasiswa tetap terbuka. “Aspirasi mahasiswa sudah terwadahi dengan tata kelola yang dibangun sejak awal,” ujarnya pada Rabu malam.
Isu Pendanaan dan Tata Kelola
IPB menegaskan bahwa program MBG tidak menggunakan dana kampus secara langsung. Sebaliknya, pendanaan bersumber dari anggaran pemerintah, donor internasional, dan kerjasama publik‑swasta. Hal ini menjadi poin penting dalam menanggapi kritik BEM yang menuduh adanya penyalahgunaan dana kampus.
Dr. Alfian menambahkan, tantangan utama MBG nasional meliputi kurangnya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi pada ribuan SPPG, ketergantungan pada rantai pasok yang rapuh, serta minimnya pengawasan berbasis data. IPB berharap melalui CoE, standar tersebut dapat ditingkatkan secara signifikan.
Reaksi Mahasiswa dan Stakeholder
- Mahasiswa UIU menganggap keputusan rektor sebagai langkah konservatif yang mengabaikan kebutuhan gizi mahasiswa.
- Mahasiswa IPB, melalui BEM, menuntut transparansi lebih lanjut mengenai alokasi sumber daya dan mekanisme pelaksanaan MBG.
- Kelompok tani dan BUMDes menantikan peluang kemitraan untuk memasok bahan baku lokal, yang diharapkan dapat meningkatkan ekonomi desa.
Prospek Kedepan
Meski terdapat penolakan, pemerintah tetap menargetkan penyebaran MBG ke lebih dari 500 perguruan tinggi dalam lima tahun ke depan. Kementerian PPN/Bappenas menyatakan komitmen untuk memperkuat infrastruktur dan regulasi, sehingga universitas yang siap dapat berpartisipasi secara efektif.
Jika UII dan IPB tetap menolak, kemungkinan akan muncul universitas lain yang mengambil peran sebagai CoE, atau model alternatif berbasis kemitraan daerah yang lebih fleksibel. Dialog antara rektor, mahasiswa, dan pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menemukan solusi yang seimbang antara kebutuhan gizi dan kapasitas operasional kampus.
Secara keseluruhan, dinamika penolakan program MBG di dua universitas besar mencerminkan tantangan integrasi kebijakan gizi nasional dengan lingkungan akademik. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, institusi pendidikan, dan komunitas lokal.
