Back to Bali – 31 Maret 2026 | Washington mengumumkan bahwa koalisi yang dipimpin Amerika Serikat bersama Israel telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran, menandai eskalasi militer yang belum pernah terjadi sejak konflik Teluk pada awal 1990‑an. Seiring dengan peningkatan intensitas operasi, Gedung Putih menyinggung kemungkinan meminta negara‑negara Arab menanggung sebagian besar beban finansial yang diproyeksikan mencapai puluhan bahkan ratusan miliar dolar Amerika.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menjawab pertanyaan wartawan pada konferensi pers Senin (30/3/2026) bahwa Presiden Donald Trump telah mengemukakan ide meminta sekutu‑sekutu Arab untuk “menyumbangkan” dana serupa dengan apa yang terjadi pada Perang Teluk ketika sekutu‑sekutu Barat membantu menutupi biaya operasi militer. “Saya tidak akan mendahului beliau, tetapi jelas bahwa presiden sangat tertarik untuk meminta mereka melakukannya,” ujar Leavitt, menambahkan bahwa kebijakan tersebut masih memerlukan kajian internal sebelum diimplementasikan.
Perang yang kini melibatkan pesawat tempur, sistem pertahanan udara, dan serangan rudal balistik telah menelan biaya yang sangat tinggi. Data yang diungkapkan kepada Kongres dalam rapat tertutup mengindikasikan bahwa dalam enam hari pertama konflik, total pengeluaran mencapai US$11,3 miliar. Pada hari ke‑12, angka tersebut melonjak menjadi US$16,5 miliar, menurut laporan The Center for Strategic and International Studies (CSIS). Presiden Trump kemudian meminta tambahan anggaran sebesar US$200 miliar kepada Kongres, setara dengan lebih dari tiga triliun rupiah, untuk memastikan kelangsungan operasi yang diprediksi akan memakan waktu lama.
Permintaan pendanaan dari negara‑negara Arab muncul dalam konteks geopolitik yang sensitif. Amerika Serikat menganggap Iran sebagai ancaman utama terhadap keamanan regional, terutama setelah Tehran menuduh Washington dan Israel melakukan agresi yang melanggar kedaulatan. Sementara itu, Israel menegaskan kepentingannya dalam menetralkan kemampuan nuklir dan misil Iran, yang dianggap sebagai bahaya langsung bagi eksistensi negara Yahudi.
Berikut rangkuman perkiraan biaya hingga kini:
- Hari 1‑6: US$11,3 miliar
- Hari 7‑12: tambahan US$5,2 miliar (total US$16,5 miliar)
- Permintaan anggaran tambahan: US$200 miliar
- Perkiraan total jika konflik berlanjut 6 bulan: antara US$250 miliar‑US$300 miliar
Leavitt menegaskan bahwa meski beban keuangan sangat besar, konflik ini dianggap “jangka pendek” dan “strategis” untuk menghilangkan ancaman Iran yang dapat merugikan kepentingan Amerika Serikat, sekutu‑sekutunya, serta stabilitas pasar energi dunia. Ia menambahkan, “Manfaat jangka panjang bagi keamanan regional dan ekonomi global jauh melebihi fluktuasi harga minyak jangka pendek yang mungkin terjadi.”
Negara‑negara Arab yang menjadi target permintaan pendanaan meliputi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Oman. Pemerintah-pemerintah tersebut diperkirakan akan menilai ulang kebijakan fiskal mereka, mengingat sebagian besar anggaran mereka sudah dialokasikan untuk proyek infrastruktur, subsidi energi, dan bantuan kemanusiaan. Penasihat keuangan di Riyadh menyebut bahwa kontribusi potensial dapat berupa pinjaman jangka panjang atau bantuan langsung, namun belum ada keputusan resmi.
Pengamat militer menilai bahwa upaya mengalihkan biaya kepada sekutu regional bukan hal baru. Selama Perang Teluk, koalisi internasional berhasil menggalang dana miliaran dolar melalui kontribusi logistik dan keuangan dari negara‑negara Arab. Namun, situasi saat ini berbeda karena adanya sentimen anti‑AS yang lebih kuat di kalangan publik Arab setelah serangkaian kebijakan energi dan hak asasi manusia yang dipandang kontroversial.
Para analis ekonomi memperingatkan bahwa penambahan beban fiskal sebesar ratusan miliar dolar dapat memperparah defisit anggaran di negara‑negara penerima, sekaligus meningkatkan risiko inflasi dan penurunan nilai tukar mata uang lokal. Di sisi lain, jika Iran berhasil dipukul mundur, pasar minyak global dapat mengalami penurunan harga yang signifikan, yang pada gilirannya dapat mengurangi pendapatan negara‑negara produsen minyak.
Secara politik, tekanan untuk menyetujui permintaan Trump dapat memicu perdebatan di parlemen negara‑negara Arab, terutama di antara partai‑partai yang menentang keterlibatan militer asing. Beberapa anggota parlemen menilai bahwa dukungan keuangan harus dipertukarkan dengan jaminan keamanan atau investasi infrastruktur yang menguntungkan negara mereka.
Dengan konflik yang terus berlanjut, fokus internasional kini bergeser pada bagaimana Amerika Serikat akan menyeimbangkan kebutuhan militer dengan tekanan politik domestik serta ekspektasi dari sekutu‑sekutu Arab. Keputusan akhir mengenai pendanaan akan menjadi indikator utama apakah koalisi Barat dapat mempertahankan keberlanjutan operasi militer di Iran tanpa memicu ketegangan ekonomi yang lebih luas.
