Back to Bali – 09 Juni 2026 |
Kabupaten Badung kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah setelah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Capaian tersebut menjadi raihan ke-12 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Pemerintah Kabupaten Badung. Penghargaan itu diterima langsung Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang digelar pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin 8 Juni 2026. LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira. Hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Badung dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam pemeriksaan keuangan negara. Dalam sambutannya, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menjelaskan bahwa pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah daerah didasarkan pada sejumlah indikator, di antaranya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan laporan, kepatuhan terhadap regulasi, serta efektivitas sistem pengendalian internal. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pembinaan dan rekomendasi yang selama ini diberikan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah dan DPRD Badung yang telah mendukung upaya menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
