Back to Bali – 15 Juni 2026 | Jakarta – Memasuki pertengahan tahun 2026, gelombang pengurusan dokumen kependudukan, khususnya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), dilaporkan melonjak drastis di sejumlah daerah. Fenomena ini mayoritas dipicu oleh kebutuhan administrasi untuk pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027, namun di sisi lain muncul kekhawatiran terkait potensi kebocoran data pribadi pendaftar.
Di Kota Padang, Sumatera Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mencatat peningkatan pemohon KK dan KTP-el hingga dua kali lipat. Jika biasanya melayani 300-400 orang per hari, kini angka tersebut melonjak menjadi 500-700 orang. Kepala Disdukcapil Kota Padang, Ances Kurniawan, menjelaskan bahwa lonjakan ini sangat terkait dengan persyaratan pendaftaran sekolah yang menuntut data kependudukan valid dan mutakhir. Sinkronisasi data pada KK dengan sistem administrasi kependudukan nasional menjadi krusial untuk menghindari kendala saat pendaftaran.
Meskipun demikian, Ances memastikan ketersediaan blanko KTP-el di Kota Padang masih aman hingga akhir tahun. Disdukcapil setempat juga gencar melakukan program “jemput bola” ke sekolah-sekolah, terutama untuk merekam data pemilih pemula usia 16-17 tahun agar KTP mereka siap cetak saat usia mereka mencukupi.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang optimis seluruh lulusan SD dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) tahun ini akan tertampung di jenjang SMP. Dengan daya tampung SMP negeri dan swasta mencapai 15.586 kursi, melebihi jumlah lulusan yang hanya 15.239 siswa, ketersediaan kursi dipastikan mencukupi. Pendaftaran SPMB 2026/2027 sendiri dijadwalkan serentak secara daring dan luring mulai 22 Juni 2026, dengan kuota pendaftaran yang dibagi proporsional melalui Jalur Domisili (72 persen untuk SD), Jalur Afirmasi (23 persen), dan Jalur Mutasi/Perpindahan Tugas Orang Tua (5 persen).
Ancaman Kebocoran Data Pendaftar SPMB Batam
Berbeda dengan optimisme di Padang, Kota Batam menghadapi isu serius terkait dugaan peretasan data pendaftar SPMB. Sebanyak 1.495 data pendaftar diduga bocor, mencakup dokumen pribadi seperti KK, KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga akta kelahiran. Isu ini mencuat setelah sebuah akun di media sosial X mengklaim berhasil mengakses data tersebut melalui celah keamanan pada Portal SPMB Batam.
Akun tersebut menyebutkan kerentanan jenis Insecure Direct Object Reference (IDOR) yang memungkinkan akses terhadap dokumen para pendaftar. Klaim tersebut diperkuat dengan unggahan yang menyatakan telah mengunduh ratusan data pendaftar sebagai Proof of Concept (PoC).
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam, Rudi Panjaitan, menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pendalaman dan belum dapat memastikan kebenaran dugaan kebocoran data tersebut. “Itu kan masih dugaan. Belum bisa dipastikan apakah data tersebut sudah diambil,” ujar Rudi.
Pemerintah Kota Batam bergerak cepat dengan melibatkan tim siber yang bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan penelusuran. Langkah investigasi meliputi pelacakan alamat IP yang diduga digunakan pelaku. Selain itu, Pemkot Batam juga menyiapkan langkah mitigasi dengan menyurati instansi terkait seperti perbankan, instansi kependudukan, dan perpajakan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan data.
Layanan Adminduk ‘Jemput Bola’ dan Cek Bansos
Di tengah kesibukan pengurusan dokumen kependudukan, berbagai upaya inovatif terus dilakukan untuk memudahkan masyarakat. Di Bengkalis, Riau, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) kembali menggelar layanan “jemput bola” Administrasi Kependudukan (Adminduk) di arena Car Free Night selama dua hari, 12-13 Juni 2026. Layanan ini meliputi perekaman dan pencetakan KTP-el, pembuatan KIA, serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Plt. Kepala Disdukcapil Bengkalis, Syahruddin, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. “Masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor untuk mengurus dokumen kependudukan. Kami hadir langsung di tengah-tengah masyarakat agar pelayanan menjadi lebih mudah, cepat, dan efektif,” ujarnya.
Sementara itu, bagi masyarakat yang ingin mengecek status penerimaan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Juni 2026 senilai Rp 600.000, kini dapat dilakukan dengan mudah melalui ponsel. Cukup siapkan KTP dan manfaatkan Aplikasi Cek Bansos atau situs resmi Kementerian Sosial (cekbansos.kemensos.go.id). Langkah-langkahnya meliputi pengunduhan aplikasi, pemilihan menu “Cek Bansos”, pengisian data domisili dan nama lengkap sesuai KTP, verifikasi keamanan, lalu menekan tombol “Cari Data”. Jika terdaftar sebagai penerima, sistem akan menampilkan informasi jenis bantuan dan status pencairan.
Pelayanan publik terkait administrasi kependudukan dan bantuan sosial terus dioptimalkan. Namun, kesadaran akan pentingnya keamanan data pribadi menjadi sorotan utama, terutama menjelang momen penting seperti pendaftaran sekolah.
