Back to Bali – 01 April 2026 | Pemerintah Indonesia memastikan bahwa tarif listrik PT PLN (Persero) tidak mengalami kenaikan selama triwulan II tahun 2026 (April‑Juni). Keputusan ini berlaku untuk seluruh 38 golongan pelanggan, baik yang masuk dalam kategori non‑subsidi maupun subsidi, dan dimulai efektif 1 April 2026.
Langkah stabilisasi tarif diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah parameter ekonomi makro, antara lain nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga batubara acuan (HBA). Data yang dipakai mencakup periode November 2025 hingga Januari 2026, dengan kurs Rp 16.743,46 per dolar AS, ICP US$ 62,78 per barel, inflasi 0,22 %, serta HBA US$ 70 per ton. Meskipun perhitungan teknis menunjukkan potensi penyesuaian tarif, pemerintah memutuskan untuk menahan kenaikan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional dan daya beli masyarakat.
Rincian Tarif Listrik Non‑Subsidi
| Golongan | Daya | Tarif (Rp/kWh) |
|---|---|---|
| R‑1/TR | 900 VA | 1.352,00 |
| R‑1/TR | 1.300 VA | 1.444,70 |
| R‑1/TR | 2.200 VA | 1.444,70 |
| R‑2/TR | 3.500‑5.500 VA | 1.699,53 |
| R‑3/TR | 6.600 VA ke atas | 1.699,53 |
| B‑2/TR | 6.600 VA‑200 kVA | 1.444,70 |
| B‑3/TM | di atas 200 kVA | 1.114,74 |
| I‑3/TM | di atas 200 kVA | 1.114,74 |
| I‑4/TT | 30.000 kVA ke atas | 996,74 |
| P‑1/TR | 6.600 VA‑200 kVA | 1.699,53 |
| P‑2/TM | di atas 200 kVA | 1.522,88 |
| P‑3/TR | Penerangan jalan umum | 1.699,53 |
| L | TR, TM, TT | 1.644,52 |
Seluruh 13 golongan non‑subsidi di atas tetap pada tarif yang tercantum, tanpa ada penyesuaian harga listrik selama periode tiga bulan ke depan.
Rincian Tarif Listrik Subsidi
Untuk 25 golongan pelanggan yang berada dalam skema subsidi, pemerintah juga menegaskan tidak ada perubahan tarif hingga akhir Juni 2026. Meskipun rincian spesifik tiap golongan tidak diungkapkan secara lengkap dalam siaran pers, kebijakan tersebut mencerminkan komitmen untuk melindungi daya beli rumah tangga berpendapatan rendah serta memastikan kelangsungan pasokan energi yang terjangkau.
Golongan subsidi biasanya mencakup tarif rumah tangga dengan daya 450 VA, 900 VA, serta beberapa kategori usaha mikro yang menerima subsidi langsung dari pemerintah. Semua tarif tersebut tetap pada level sebelumnya, yang umumnya berkisar antara Rp 900 hingga Rp 1.300 per kWh, tergantung pada kelas daya dan wilayah.
Alasan Kebijakan Tidak Naikkan Tarif
- Stabilitas ekonomi: Pemerintah mengedepankan kepastian biaya energi bagi industri dan konsumen, sehingga mengurangi risiko inflasi tambahan.
- Daya beli masyarakat: Dengan tidak menaikkan tarif listrik, beban biaya hidup rumah tangga dapat dipertahankan, terutama di tengah tekanan harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya.
- Daya saing industri: Sektor manufaktur dan energi memerlukan biaya listrik yang dapat diprediksi untuk menjaga kompetitivitas di pasar global.
- Keandalan pasokan: Kementerian ESDM menekankan pentingnya PT PLN (Persero) terus meningkatkan kualitas layanan dan keandalan jaringan, tanpa harus mengandalkan kenaikan tarif.
Keputusan ini diambil oleh Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tri Winarno, yang menegaskan bahwa penetapan tarif selalu mempertimbangkan kondisi ekonomi makro serta regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri ESDM No 7/2024 tentang evaluasi tarif tiap tiga bulan.
Selama triwulan II 2026, konsumen diharapkan dapat menikmati tarif listrik yang stabil, sementara PT PLN (Persero) diminta terus meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan jaringan, dan memperbaiki layanan pelanggan.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan antara kebutuhan pendanaan sektor energi dan kepentingan publik, sehingga Indonesia tetap berada pada jalur pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
