Back to Bali – 05 April 2026 | Jakarta – Polisi menggerebek toko perhiasan JSR yang berlokasi di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, pada Senin (3 April 2026) setelah menerima laporan terkait dugaan keterkaitan usaha tersebut dengan tambang emas ilegal di provinsi Kalimantan Barat. Tim Brigadir Polisi Reserse Kriminal (Bareskrim) menutup toko, menyita sejumlah barang bukti, dan menahan dua orang manajer operasional untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
Latihan penegakan hukum terhadap rantai pasokan emas
Penggerekan ini merupakan bagian dari operasi terpadu yang telah berjalan selama tiga bulan, yang menargetkan jaringan perdagangan emas yang memperoleh bahan baku dari tambang yang tidak memiliki izin resmi. Menurut pejabat Bareskrim, penyelidikan mengungkapkan bahwa JSR menerima pasokan emas mentah dari beberapa perusahaan tambang yang diduga melanggar peraturan lingkungan dan perizinan pertambangan.
- Rantai pasokan dimulai dari tambang di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Barat, yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
- Emas mentah kemudian diangkut melalui jalur darat dan laut ke pelabuhan Tanjung Priok.
- Di pelabuhan, emas diproses menjadi batangan dan dijual kepada perantara, termasuk toko JSR.
- Produk akhir dijual kepada konsumen akhir dengan label “emas bersertifikat”, padahal asalnya tidak terverifikasi.
Investigasi awal menunjukkan bahwa toko JSR memperoleh sekitar 15 kilogram emas mentah per bulan dari sumber yang tidak jelas, dengan nilai transaksi mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, dokumen pendukung yang diberikan kepada pihak otoritas, seperti sertifikat asal emas, dianggap palsu setelah dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
Reaksi pihak toko dan langkah selanjutnya
Manajer operasional JSR, Budi Santoso, yang ditahan bersama asisten keuangannya, membantah semua tuduhan. “Kami selalu beroperasi sesuai prosedur yang berlaku, dan semua pemasok kami memiliki dokumen legal,” ujar Budi dalam pernyataan tertulis yang diserahkan kepada media pada hari yang sama. Namun, polisi menegaskan bahwa penyelidikan masih berjalan dan bukti awal menunjukkan adanya pelanggaran serius.
Polisi mengumumkan bahwa penyitaan mencakup 12 kotak perhiasan, 8 kilogram batangan emas, serta sejumlah dokumen keuangan dan surat-surat pengangkutan. Semua barang tersebut akan diproses melalui laboratorium forensik untuk memastikan asal-usul emas. Jika terbukti bersumber dari tambang ilegal, pemilik toko dapat dikenai sanksi pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar, sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dampak terhadap industri perhiasan
Kasus ini menimbulkan keprihatinan luas di kalangan pelaku industri perhiasan, yang selama ini telah berupaya meningkatkan transparansi rantai pasok melalui inisiatif “Gold Traceability”. Asosiasi Perhiasan Indonesia (API) menyatakan dukungan penuh terhadap upaya penegakan hukum, sekaligus menyerukan kepada pemerintah untuk memperkuat regulasi dan sistem pelacakan digital yang dapat meminimalisir masuknya emas ilegal ke pasar domestik.
Menurut data Bappebti, pada tahun 2025 nilai perdagangan emas fisik di Indonesia mencapai US$7,3 miliar, dengan mayoritas diproduksi secara legal. Namun, estimasi pasar gelap masih mencapai 5–7% dari total volume, yang menimbulkan kerugian fiskal dan merusak citra industri.
Penggerekan JSR menjadi contoh nyata bahwa aparat berkomitmen mengawasi seluruh mata rantai, mulai dari tambang hingga penjual ritel. Pemerintah diharapkan memperkuat koordinasi lintas lembaga, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Perdagangan, untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh jaringan kriminal.
Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan lanjutan, dan pihak berwenang berjanji akan mengumumkan hasil temuan secara terbuka dalam waktu dua minggu ke depan. Sementara itu, konsumen disarankan untuk memeriksa sertifikasi emas melalui lembaga resmi sebelum melakukan pembelian, guna memastikan keabsahan produk dan mendukung praktik perdagangan yang berkelanjutan.
