Back to Bali – 05 April 2026 | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo pada hari Senin mengeluarkan pernyataan resmi untuk menanggapi pertanyaan keras yang diajukan oleh anggota DPR Hinca Panjaitan terkait dugaan pemberian sejumlah mobil gratis kepada jaksa di wilayah Karo. Dalam sambutannya, Bupati Karo menegaskan bahwa tidak ada program khusus yang memberikan mobil kepada pejabat kejaksaan, serta menyoroti fakta aktual mengenai aset pribadi seorang jaksa yang menjadi sorotan publik.
Penjelasan Bupati Karo atas Tuduhan Mobil Gratis
Menurut penjelasan Bupati Karo, semua kendaraan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di Karo berasal dari kepemilikan pribadi atau hibah yang telah melalui prosedur administratif sesuai peraturan yang berlaku. Ia menambahkan bahwa tidak ada alokasi anggaran daerah yang ditujukan untuk pembelian mobil bagi jaksa atau pejabat kejaksaan lainnya. “Setiap aset yang dimiliki oleh pejabat negara harus tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan,” ujar Bupati dalam pernyataannya.
Kasus Jaksa Wira Arizona dan Garasi Tunggalnya
Sementara itu, sorotan publik juga tertuju pada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wira Arizona, yang menangani kasus videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo. Data LHKPN yang diserahkan pada 16 Maret 2026 mengungkapkan bahwa total kekayaan Wira Arizona mencapai sekitar Rp2,3 miliar, dengan mayoritas berupa tanah, bangunan, dan kas. Pada kategori harta transportasi, Wira Arizona hanya tercatat memiliki satu unit mobil, yaitu Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2022. Nilai kendaraan tersebut diperkirakan sekitar Rp550 juta dan tercatat sebagai hibah tanpa akta resmi.
Mobil tersebut merupakan tipe ladder frame yang banyak dipilih oleh pejabat karena ketangguhan dan citra prestisiusnya. Spesifikasi teknis Pajero Dakar 2022 meliputi mesin diesel 2.4 liter dengan tenaga 181 PS dan torsi 430 Nm, dilengkapi transmisi otomatis delapan percepatan. Meski memiliki nilai tinggi, keberadaan satu mobil ini tidak dapat dijadikan dasar tuduhan adanya program mobil gratis bagi seluruh jaksa di Karo.
Data Aset dan Transparansi Publik
Untuk menegaskan komitmen terhadap transparansi, Pemkab Karo menyoroti bahwa seluruh pejabat, termasuk jaksa, wajib melaporkan harta kekayaan secara periodik. Laporan tersebut dapat diakses oleh publik melalui portal data terbuka, sehingga masyarakat dapat memverifikasi keabsahan aset yang dimiliki. Pada kasus Wira Arizona, laporan tersebut menegaskan bahwa mobilnya merupakan hibah tanpa akta, yang berarti tidak ada proses jual beli melibatkan dana publik. Hibah tersebut biasanya bersifat pribadi atau berasal dari pihak ketiga yang tidak terkait dengan anggaran daerah.
Reaksi Masyarakat dan Pengamat
Berbagai kalangan masyarakat dan pengamat politik menilai bahwa pernyataan Bupati Karo sudah cukup jelas. Mereka menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap penggunaan aset publik dan menolak spekulasi yang tidak didukung data konkret. Beberapa aktivis anti‑korupsi menambahkan bahwa fokus seharusnya diarahkan pada penyediaan fasilitas kerja yang layak bagi jaksa, bukan pada pemberian barang mewah yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Di sisi lain, pendukung Wira Arizona berargumen bahwa mobil yang dimilikinya memang berstatus hibah, namun prosedur legalitasnya masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Mereka berharap adanya klarifikasi resmi dari institusi terkait, seperti Kejaksaan Negeri Karo, untuk menutup ruang spekulasi.
Langkah Selanjutnya
- Pemkab Karo berjanji akan melakukan audit internal terhadap seluruh aset yang dimiliki pejabat daerah.
- Kejaksaan Negeri Karo diminta memberikan keterangan resmi mengenai status hibah mobil kepada Jaksa Wira Arizona.
- Pengawasan masyarakat terhadap LHKPN diharapkan terus ditingkatkan melalui partisipasi aktif dalam forum publik.
Dengan penjelasan resmi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan, pihak berwenang berharap dapat meredam rumor serta memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum di Kabupaten Karo.
Secara keseluruhan, tidak ada bukti yang mendukung dugaan adanya program mobil gratis untuk jaksa di Karo. Semua aset yang dimiliki oleh jaksa, termasuk mobil Mitsubishi Pajero Dakar milik Wira Arizona, tercatat secara transparan dalam LHKPN dan tidak melibatkan dana publik. Pemerintah daerah dan institusi kejaksaan berkomitmen untuk menjaga akuntabilitas serta menegakkan prinsip good governance.
