Back to Bali – 28 Maret 2026 | Pada 25 Maret 2026, sebuah kebaktian Kristen bulanan yang biasanya bersifat pribadi di tengah kompleks militer Amerika berubah menjadi sorotan publik setelah Menteri Pertahanan, Pete Hegseth, memimpin doa yang menuntut “overwhelming violence against those who deserve no mercy.” Pernyataan tersebut menimbulkan perdebatan sengit tentang percampuran agama, kebijakan militer, dan etika perang di era modern.
Latar Belakang Doa di Pentagon
Acara yang berlangsung di gedung Pentagon itu dihadiri oleh pejabat senior, perwira, serta anggota keluarga militer. Doa yang dibacakan Hegseth tidak hanya memohon keberhasilan taktis, melainkan menekankan kekerasan total terhadap musuh yang dianggap tidak layak mendapat belas kasihan. Frasa tersebut mengingatkan pada retorika Perang Salib abad pertengahan, menggabungkan unsur religius dengan strategi militer modern.
Menurut saksi mata, Hegseth menyisipkan kalimat yang mirip dengan ayat Mazmur, seolah‑olah menegaskan bahwa tindakan militer harus selaras dengan kehendak ilahi. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah kebijakan militer kini dipengaruhi oleh keyakinan pribadi pejabat tertinggi?
Reaksi Publik dan Hukum
Segera setelah berita menyebar, organisasi Americans United for Separation of Church and State mengajukan gugatan, menuduh pelanggaran prinsip konstitusional yang memisahkan agama dan negara. Kritikus berargumen bahwa penggunaan bahasa religius dalam forum resmi mengaburkan batas antara kepercayaan pribadi dan kebijakan publik.
- Kelompok hak sipil menilai doa tersebut dapat menstimulasi kebijakan militer yang mengabaikan standar hukum humaniter internasional.
- Beberapa anggota Kongres menuntut klarifikasi resmi terkait peran agama dalam keputusan operasional.
- Para veteran dan keluarga militer mengungkapkan rasa tidak nyaman, mengingat trauma yang mereka alami di medan perang.
Implikasi terhadap Hubungan AS‑Iran
Doa tersebut muncul pada masa ketegangan meningkat antara Amerika Serikat dan Iran. Pada bulan yang sama, Washington meningkatkan kehadiran militer di Teluk Persia dan memperkuat sanksi ekonomi. Retorika “tanpa belas kasihan” dapat memperdalam permusuhan, memperbesar risiko eskalasi yang tak terkendali.
Ahli hubungan internasional memperingatkan bahwa bahasa yang bersifat absolut dapat mengurangi ruang diplomatik. “Jika kebijakan militer dibungkus dalam istilah religius, hal itu dapat menutup peluang dialog,” ujar Dr. Lina Suryadi, pakar keamanan Asia Barat.
Tantangan Pemisahan Gereja dan Negara
Kasus ini menyoroti dilema lama Amerika: meski konstitusi melarang pembentukan agama resmi, praktik keagamaan seringkali masuk ke dalam ruang kebijakan publik. Penggunaan doa resmi dalam rapat militer menimbulkan preseden yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk memperkuat agenda agama tertentu.
Pengamat konstitusional menekankan perlunya kebijakan internal yang jelas, termasuk larangan penggunaan bahasa religius dalam dokumen resmi militer, guna menjaga netralitas negara.
Sejauh ini, Pentagon belum mengeluarkan pernyataan resmi yang membantah atau mengonfirmasi isi doa tersebut. Sementara itu, publik menanti langkah selanjutnya dari lembaga pengawas dan pengadilan.
Kasus “Perang Salib Amerika” ini menggarisbawahi ketegangan antara nilai tradisional, kepentingan strategis, dan norma hukum internasional yang terus berkembang dalam konteks keamanan global.
