Back to Bali – 08 April 2026 | PT Putra Mandiri Jembar Tbk (PMJS) resmi mengamankan kontrak pengadaan kendaraan niaga senilai Rp10,835,6 triliun melalui anak usahanya, PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (DIPO). Kontrak tersebut mencakup penyediaan 20.600 unit truk enam roda untuk PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) yang akan didistribusikan ke Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.
Rincian Kontrak dan Pelaksanaan
Kontrak ini menjadi efektif pada Senin, 6 April 2026 setelah semua prasyarat terpenuhi, termasuk penerbitan bank garansi dan pembayaran uang muka sebesar Rp2,8404 triliun dari pihak APN. DIPO, sebagai dealer resmi yang ditunjuk oleh PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors (KTB), bertanggung jawab menyediakan truk sesuai spesifikasi yang telah disepakati serta memberikan layanan purna jual untuk mendukung operasional program.
Truk yang akan dipasok merupakan tipe Mitsubishi Fuso yang dirakit di pabrik PT Krama Yudha Ratu Motor (KRM) di Pulogadung, Jakarta Timur. DIPO Group, yang memiliki jaringan lebih dari 65 showroom Mitsubishi, satu showroom Mercedes‑Benz, serta satu showroom Nissan dan Datsun di 49 kota, akan memanfaatkan kapasitas produksi dan jaringan distribusinya untuk menyalurkan truk secara efisien ke seluruh koperasi desa.
Strategi Bisnis PMJS dan DIPO
Direktur Utama PMJS, Ie Putra, menjelaskan bahwa pengadaan ini merupakan bagian dari rangkaian kontrak induk, turunan, dan addendum yang telah direncanakan sejak awal tahun 2025. “Proyek ini tidak hanya meningkatkan volume penjualan DIPO, tetapi juga memperkuat posisi PMJS dalam sektor otomotif niaga, khususnya dalam rangka mendukung program pemerintah terkait logistik pangan,” ujar Ie Putra.
PMJS didirikan pada tahun 2003 sebagai perusahaan induk dengan beberapa entitas usaha di bidang otomotif, termasuk DIPO Group yang beroperasi sejak 1960‑an. Selama dekade terakhir, grup ini memperluas portofolio bisnisnya melalui akuisisi platform e‑commerce Mobilku.com, pendirian PT Global Pahala Rental, serta kolaborasi dengan Mitsubishi Corporation dalam perdagangan suku cadang. Semua langkah tersebut menambah daya saing DIPO dalam menanggapi permintaan pasar yang semakin kompleks.
Dampak Finansial dan Pasar Saham
Nilai kontrak sebesar Rp10,83 triliun diproyeksikan akan menambah pendapatan signifikan bagi PMJS pada kuartal berikutnya. Pada hari pengumuman, harga saham PMJS mencatat kenaikan 16,07 persen, naik 18 poin menjadi Rp130 per lembar, dan kapitalisasi pasar mencapai sekitar Rp1,79 triliun. Lonjakan tersebut mencerminkan antisipasi investor terhadap pertumbuhan pendapatan dan potensi margin yang lebih tinggi dari proyek berskala besar ini.
Selain kontribusi langsung pada pendapatan, kontrak ini diharapkan memperluas jaringan layanan purna jual DIPO, yang mencakup suku cadang, layanan perawatan, dan solusi keuangan bagi pembeli truk. Dengan dukungan infrastruktur KRM dan jaringan dealer yang luas, DIPO dapat memastikan ketersediaan suku cadang serta layanan teknis yang cepat, sehingga meningkatkan kepuasan koperasi desa yang menjadi end‑user akhir.
Implikasi bagi Koperasi Desa Merah Putih
Koperasi Desa Merah Putih, yang merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperkuat distribusi pangan di daerah pedesaan, akan menerima truk-truk tersebut secara bertahap. Truk ini direncanakan akan mengoptimalkan rantai pasok pangan, mempercepat distribusi hasil pertanian ke pasar regional, serta meningkatkan efisiensi logistik pada tingkat desa.
Dengan adanya 20.600 unit truk, diharapkan kapasitas angkut meningkat signifikan, yang pada gilirannya dapat menurunkan biaya transportasi bagi petani kecil dan memperluas jangkauan pemasaran produk pertanian. Pemerintah menargetkan bahwa program ini akan mendukung ketahanan pangan nasional serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor logistik.
Secara keseluruhan, kontrak ini menandai langkah strategis bagi PMJS dan DIPO dalam mengukuhkan posisi sebagai pemain utama di pasar kendaraan niaga Indonesia, sekaligus memberikan dampak positif bagi sektor pertanian melalui peningkatan infrastruktur transportasi. Keberhasilan pelaksanaan proyek akan menjadi indikator penting bagi kemampuan perusahaan dalam mengelola proyek berskala besar serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan ekonomi nasional.
