Back to Bali – 10 April 2026 | JAKARTA, 10 April 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya kesalahan internal terkait pengadaan motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada taklimat bersama Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet, Purbaya menegaskan bahwa tidak akan ada alokasi anggaran baru untuk motor listrik BGN pada tahun 2026, sekaligus mengungkap adanya miskomunikasi yang menyebabkan kebingungan publik.
Pengakuan Purbaya tentang Kecolongan Pengadaan
Dalam pernyataannya di kantor Kementerian Keuangan pada Kamis (9/4/2026), Purbaya menjelaskan bahwa motor listrik yang sempat viral di media sosial merupakan hasil pengadaan tahun sebelumnya yang baru direalisasikan pada 2025. “Saya tanya Kepala BGN, Dadan Hindayana, semalam, tidak ada lagi pembelian. Tahun lalu ada miskomunikasi dari anak saya ke saya. Seingat saya, pengadaan itu sudah ditolak, tetapi ternyata sebagian sudah sempat lolos,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa kemungkinan sebagian pengadaan sudah diajukan sebelum ia menjabat sebagai menteri, namun ke depannya tidak akan ada lagi.
Penjelasan Kepala BGN Dadan Hindayana
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya menyatakan bahwa motor listrik termasuk dalam anggaran 2025 untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menurutnya, realisasi total motor listrik mencapai 21.801 unit dari 25.000 unit yang dipesan pada 2025. Proses perencanaan program melalui forum tripartit melibatkan BGN, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan.
Faktor Miskomunikasi Internal
Menurut Purbaya, miskomunikasi tersebut terjadi karena adanya peralihan informasi antara stafnya dan pihak-pihak terkait di BGN. “Ada anak saya yang mengirimkan informasi ke saya, dan saya tidak menyadari bahwa data itu belum diverifikasi secara resmi,” jelasnya. Ia menegaskan pentingnya prosedur verifikasi internal yang lebih ketat untuk menghindari situasi serupa di masa depan.
Dampak Publik dan Reaksi Masyarakat
Kasus ini menuai sorotan luas setelah video motor listrik BGN beredar di media sosial, memicu spekulasi tentang pemborosan anggaran publik. Beberapa netizen menilai pengadaan motor listrik sebagai langkah progresif dalam mendukung program gizi, sementara yang lain mengkritik alokasi dana yang dianggap tidak prioritas. Purbaya berupaya menenangkan situasi dengan menegaskan kembali bahwa alokasi anggaran kendaraan operasional MBG hanya untuk tahun 2025, dan tidak akan berlanjut pada 2026.
Langkah Selanjutnya Kementerian Keuangan
- Peninjauan kembali semua pengadaan yang masih dalam proses untuk memastikan tidak ada celah komunikasi.
- Peningkatan koordinasi antara unit internal Kemenkeu dengan kementerian terkait melalui forum tripartit yang lebih terstruktur.
- Penerapan sistem pelaporan digital yang meminimalkan risiko kesalahan manual.
Selain itu, Kementerian Keuangan berjanji akan meningkatkan transparansi melalui publikasi rutin laporan realisasi anggaran, sehingga publik dapat memantau penggunaan dana secara akurat.
Dengan pengakuan terbuka dan langkah perbaikan yang diumumkan, pemerintah berharap dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran di sektor gizi. Meskipun motor listrik BGN tidak akan kembali dibeli pada 2026, fokus tetap pada penyediaan sarana operasional yang efisien untuk mendukung program MBG secara berkelanjutan.
Kesimpulannya, pengakuan Purbaya tentang miskomunikasi internal menandai titik balik dalam upaya memperbaiki tata kelola anggaran. Pemerintah berkomitmen menegakkan akuntabilitas dan transparansi, sekaligus memastikan bahwa setiap alokasi dana memang tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, terutama dalam upaya meningkatkan gizi nasional.
