Back to Bali – 11 April 2026 | Presiden Moldova, Maia Sandu, menandatangani Rancangan Undang‑Undang penarikan diri negara itu dari Commonwealth of Independent States (CIS) pada Kamis, 9 April 2026. Tindakan ini menandai perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Chisinau, yang kini semakin mendekat ke Uni Eropa dan menjauh dari blok yang dipimpin Rusia.
Proses Legislatif dan Latar Belakang
Proses legal untuk keluar dari CIS telah dimulai sejak Januari 2026, ketika pemerintah Moldova mengajukan permohonan resmi kepada sekretariat organisasi. Pada 2 April, Parlemen Moldova menyetujui seluruh pembatalan keanggotaan dan menutup semua persetujuan yang masih berlaku dalam kerangka CIS. Penandatanganan RUU oleh Presiden Sandu menjadi langkah akhir yang mengesahkan keputusan tersebut.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Moldova menangguhkan partisipasinya dalam kegiatan CIS karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi dan politik. Pemerintah menilai bahwa mayoritas perdagangan Moldova kini dilakukan secara bilateral dengan Uni Eropa, sementara nilai ekspor ke negara‑negara CIS menurun drastis.
Motivasi Politik dan Ekonomi
Keputusan ini didorong oleh dua faktor utama. Pertama, keinginan kuat untuk memperkuat integrasi dengan Uni Eropa, yang mencakup reformasi institusional, peningkatan standar demokrasi, dan akses pasar yang lebih luas. Kedua, rasa frustrasi terhadap kegagalan CIS dalam menangani konflik regional, terutama terkait agresi Rusia di Ukraina dan ketegangan di wilayah Dniester.
Para analis ekonomi menilai bahwa pengaruh CIS terhadap perdagangan Moldova sudah sangat kecil. Sebagian besar produk pertanian dan manufaktur Moldova kini diekspor ke pasar Eropa Barat, sementara hubungan dagang dengan Rusia dan negara‑negara CIS lainnya berkurang menjadi sekadar transaksi kecil.
Reaksi Dalam Negeri
Langkah ini mendapat dukungan luas dari partai-partai pro‑Eropa dan kelompok masyarakat sipil yang menginginkan stabilitas dan kemajuan ekonomi. Namun, oposisi pro‑Rusia, dipimpin oleh mantan presiden Vladimir Voronin, memperingatkan risiko ekonomi, termasuk potensi penurunan pendapatan remitansi pekerja Moldova yang berada di Rusia.
Voronin menilai bahwa meninggalkan CIS dapat menyulitkan warga Moldova yang bekerja di Rusia, mengingat banyak dari mereka mengandalkan sistem perlindungan sosial yang diatur melalui perjanjian CIS. Pemerintah menanggapi dengan menegaskan bahwa kebijakan migrasi akan tetap dilindungi melalui perjanjian bilateral terpisah.
Gugatan terhadap Rusia
Dalam konteks yang sama, Menteri Luar Negeri Moldova, Mihai Popsoi, mengumumkan rencana untuk mengajukan gugatan hukum terhadap Rusia. Gugatan tersebut mencakup klaim kerusakan pada infrastruktur energi Moldova serta polusi di Sungai Dniester yang diyakini diakibatkan oleh serangan militer Rusia.
Popsoi mengakui bahwa peluang keberhasilan di pengadilan internasional relatif kecil, namun menekankan bahwa langkah tersebut penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum dalam menegakkan keadilan atas kerusakan lingkungan dan ekonomi.
Langkah Serupa di Kawasan
Moldova bukan negara pertama di wilayah tersebut yang menolak keanggotaan CIS. Ukraina secara resmi keluar pada 2018 setelah aneksasi Krimea pada 2014, dan Georgia mengakhiri keanggotaan pada 2009 setelah konflik bersenjata dengan Rusia pada 2008. Kedua negara menganggap CIS tidak efektif dalam mencegah agresi dan konflik regional.
Keputusan Moldova menambah daftar negara Eropa Timur yang memilih jalur integrasi dengan Uni Eropa, sekaligus menegaskan posisi politik yang lebih pro‑Barat dalam menghadapi tekanan geopolitik dari Moskow.
Secara keseluruhan, penarikan diri Moldova dari CIS menandai titik balik dalam kebijakan luar negeri Chisinau. Dengan menutup pintu bagi blok yang dipimpin Rusia, Moldova memperkuat komitmennya terhadap reformasi demokratis, standar hak asasi manusia, dan integrasi ekonomi dengan Uni Eropa. Langkah ini diharapkan membuka peluang investasi baru, meningkatkan kepercayaan internasional, sekaligus menuntut Rusia untuk menjawab tuduhan pelanggaran hukum internasional yang diajukan oleh pemerintah Moldova.
