Back to Bali – 17 April 2026 | JAKARTA, 10 April 2026 – Sejumlah tokoh dari kalangan aktivis nasionalis, pemuka agama Islam, dan purnawirawan TNI mengumumkan pembentukan Gerakan Kebangsaan Selamatkan Indonesia (GAKSI) dalam sebuah konferensi pers di Hotel Sofyan Tebet, Jakarta. Gerakan ini menyatakan tekad untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai pengkhianat konstitusi, serta menuntut penegakan kembali nilai‑nilai dasar UUD 1945.
Para pendiri GAKSI meliputi Marwan Batubara, mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI); Rizal Fadilah; HM Mursalim; M Ishmet; Hanafie; Budiman; Rustam Efendi; Eka Jaya; Menuk; serta dua mantan perwira tinggi TNI, Mayjen (Purn) Soenarko dan Laksda (Purn) Soni Santoso. Dalam pernyataannya, Soni menekankan bahwa kondisi berbangsa saat ini “tidak baik‑baik saja” dan menegaskan harapan agar Indonesia kembali berjalan selaras dengan konstitusi yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa.
Marwan Batubara mengemukakan tiga tuntutan utama yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah:
- Peninjauan kembali keabsahan ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap dipertanyakan.
- Pengungkapan dan penindakan atas dugaan kejahatan yang melibatkan Jokowi selama masa jabatan.
- Penegakan kembali prinsip konstitusional dalam pencalonan Wakil Presiden, khususnya terkait Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi, yang dianggap melanggar persyaratan ijazah sebagaimana diatur dalam Undang‑Undang Pemilu.
Marwan menegaskan bahwa “ijazah merupakan tolak ukur penting dalam pendidikan dan persyaratan bagi berbagai jabatan publik, termasuk dokter, anggota parlemen, hingga wakil presiden.” Ia menambahkan bahwa bila persyaratan ijazah diabaikan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi yang harus diproses secara hukum.
Selain menyoroti isu ijazah, GAKSI juga menuntut agar aparat penegak hukum mempercepat penyelidikan atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melibatkan keluarga Presiden. Menurut mereka, kegagalan penegakan hukum memperlemah legitimasi konstitusi dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Berbagai tokoh lain dalam gerakan tersebut menekankan pentingnya persatuan rakyat melawan apa yang mereka sebut “pengkhianat konstitusi”. Mereka menolak segala bentuk manipulasi politik yang dapat merusak tatanan demokratis Indonesia. Dalam semangat kebangsaan, GAKSI mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam melindungi nilai‑nilai Pancasila dan UUD 1945.
Pengumuman ini muncul pada saat Indonesia tengah menghadapi sejumlah tantangan politik, termasuk dinamika pemilihan umum mendatang, serta kritik publik terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun belum ada data resmi mengenai dukungan publik terhadap GAKSI, para pendiri berharap gerakan mereka dapat menjadi katalisator perubahan positif.
Para pengamat politik menilai bahwa pembentukan GAKSI mencerminkan kekecewaan sebagian elemen masyarakat terhadap percepatan kebijakan yang dianggap melanggar prosedur konstitusional. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa aksi perlawanan harus tetap dalam koridor hukum dan demokrasi untuk menghindari eskalasi konflik.
GAKSI berencana mengadakan serangkaian aksi damai, termasuk demonstrasi, diskusi publik, dan penggalangan tanda tangan petisi yang menuntut klarifikasi atas tiga poin utama yang telah disampaikan. Selain itu, mereka akan membentuk tim hukum khusus untuk menelusuri dokumen akademik Jokowi dan Gibran, serta menyiapkan laporan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga pengawas lainnya.
Dengan latar belakang pengalaman militer, para purnawirawan TNI dalam gerakan ini menegaskan pentingnya disiplin dan kepatuhan pada aturan konstitusi. Mereka berjanji akan menggunakan jaringan dan keahlian mereka untuk memastikan proses politik berjalan transparan dan akuntabel.
Secara keseluruhan, GAKSI menyatakan komitmen untuk “menyelamatkan Indonesia” melalui penegakan kembali nilai‑nilai konstitusional, pengawasan ketat terhadap pejabat publik, serta penguatan partisipasi warga dalam proses demokrasi. Gerakan ini menutup konferensi pers dengan seruan agar seluruh elemen bangsa bersatu demi masa depan yang lebih baik, selaras dengan cita‑cita para pendiri bangsa.
