Back to Bali – 22 April 2026 | Lautan kritik mengalir deras setelah Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, secara terbuka menuntut Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat untuk mengundurkan diri. Permintaan yang disampaikan lewat media sosial tersebut langsung menjadi viral, memicu perdebatan sengit di kalangan politikus, aktivis, dan masyarakat umum.
Kejadian yang Memicu Kontroversi
Pada hari Senin, Bursah Zarnubi memposting video singkat di platform X (dahulu Twitter) yang menampilkan dirinya sedang berdebat panas dengan Sekretaris DPRD, yang namanya tidak disebutkan secara eksplisit dalam rekaman. Dalam video tersebut, Bursah menuduh Sekretaris tersebut melakukan pelanggaran prosedur administrasi dan menyalahgunakan wewenang dalam penyusunan anggaran daerah.
“Saya tidak akan membiarkan pejabat yang tidak profesional menghambat program pembangunan Lahat. Sekarang, saya minta Anda mengundurkan diri,” ujar Bursah dengan nada tegas. Video tersebut cepat menyebar, menambah tekanan publik terhadap pejabat terkait.
Reaksi Lingkungan DPRD dan Partai Politik
Anggota DPRD Lahat menanggapi dengan beragam sikap. Sebagian mengkritik tindakan Bursah yang dianggap melanggar prosedur demokratis, sementara yang lain mendukung langkah tersebut sebagai upaya membersihkan birokrasi.
- Fraksi PDI-P: Menyatakan bahwa permintaan pengunduran diri harus melalui prosedur resmi, bukan lewat media sosial.
- Fraksi Golkar: Mengakui adanya dugaan pelanggaran, namun menekankan pentingnya penyelidikan independen.
- Fraksi Demokrat: Menyuarakan keprihatinan atas potensi konflik internal yang dapat mengganggu kinerja DPRD.
Beberapa tokoh partai di tingkat provinsi bahkan mengusulkan pembentukan tim audit khusus untuk menelusuri tuduhan Bursah.
Langkah-Langkah Administratif yang Diambil
Setelah insiden tersebut, Sekretaris DPRD mengeluarkan pernyataan resmi yang menolak tuduhan Bursah, menegaskan bahwa semua prosedur telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dalam audit bila diperlukan.
Di sisi lain, Bupati Lahat mengumumkan bahwa ia akan mengajukan surat resmi ke Ketua DPRD meminta pembentukan komite investigasi. Surat tersebut diklaim akan mencakup analisis dokumen anggaran, proses pengadaan, serta laporan keuangan tiga tahun terakhir.
Dampak terhadap Pemerintahan Daerah
Kontroversi ini berdampak pada citra pemerintahan Bursah Zarnubi, terutama menjelang pemilihan kepala daerah berikutnya. Survei opini publik yang dilakukan oleh lembaga survei independen menunjukkan penurunan dukungan publik terhadap Bupati, turun dari 58% menjadi 45% dalam dua minggu terakhir.
Selain itu, proyek-proyek infrastruktur utama, seperti pembangunan jalan tol Lahat-Muara Enim dan revitalisasi pasar tradisional, mengalami penundaan akibat pergeseran fokus aparat daerah pada penyelesaian konflik internal.
Analisis Ahli dan Prediksi ke Depan
Para pakar politik setempat menilai bahwa langkah Bursah menuntut pengunduran diri secara terbuka merupakan strategi politik untuk menegaskan otoritasnya di tengah persaingan internal partai. Namun, mereka memperingatkan bahwa jika tidak diimbangi dengan proses hukum yang jelas, langkah tersebut dapat menimbulkan preseden negatif bagi tata kelola pemerintahan daerah.
Ahli tata kelola publik, Dr. Rina Suryani, berpendapat, “Penggunaan media sosial untuk menyampaikan tuntutan resmi dapat merusak prinsip akuntabilitas dan transparansi. Diperlukan mekanisme formal yang dapat menampung keluhan sekaligus menjamin keadilan bagi semua pihak.”
Ke depan, perhatian publik akan terpusat pada hasil investigasi dan keputusan akhir mengenai status Sekretaris DPRD. Jika terbukti melakukan pelanggaran, kemungkinan besar akan ada penggantian pejabat dan restrukturisasi birokrasi di tingkat DPRD Lahat.
Namun, jika tuduhan tersebut tidak terbukti, Bupati Bursah Zarnubi dapat menghadapi tekanan politik yang lebih besar, termasuk kemungkinan pencabutan dukungan dari partai koalisi. Kondisi ini menambah ketegangan menjelang pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan pada akhir tahun ini.
Dalam iklim politik yang semakin dinamis, dinamika ini menjadi contoh nyata betapa konflik internal antara eksekutif dan legislatif daerah dapat memengaruhi persepsi publik, kinerja pemerintahan, dan hasil pemilu selanjutnya.
