Back to Bali – 24 April 2026 | Jakarta – Pada sidang yang digelar 20 April 2026, pengungkapan baru mengungkapkan detail menggelitik tentang asal‑usul permintaan motor sport Ducati senilai Rp600 juta oleh Immanuel Ebenezer, yang lebih dikenal dengan sebutan Noel. Ungkapan tersebut muncul dalam keterangan mantan pejabat Kementerian Ketenagakerjaan, Irvian Bobby Mahendro, yang menjadi saksi utama dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi.
Awal percakapan yang tak terduga
Bobby menjelaskan bahwa permintaan Noel bermula dari sebuah obrolan santai tentang hobi motor pada bulan Januari 2025. Pada saat itu, Noel menyatakan ketertarikannya pada motor sport berkelas, khususnya Ducati. Ia menanyakan secara informal apakah kementerian memiliki anggaran atau relasi yang dapat memfasilitasi pembelian motor impian tersebut. Menurut Bobby, percakapan itu tampak sepele, namun menjadi titik tolak bagi rangkaian peristiwa selanjutnya.
Proses pembelian yang melibatkan oknum
Setelah percakapan, beberapa pejabat yang berada di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan dilaporkan mengintervensi. Mereka menghubungi dealer resmi Ducati dan menyiapkan dokumen penawaran dengan nilai Rp600 juta, angka yang mencerminkan harga pasar motor sport tipe Panigale V4 pada saat itu. Dokumen tersebut kemudian diajukan sebagai bagian dari “hadiah” kepada Noel, yang pada saat itu tengah menjabat sebagai koordinator tim relawan di program pemerintah.
- Januari 2025 – Obrolan pertama tentang hobi motor.
- Februari 2025 – Pengajuan permohonan pembelian ke dealer Ducati.
- Maret 2025 – Penyelesaian pembayaran melalui rekening khusus yang dikelola oleh oknum internal.
- April 2025 – Pengiriman motor ke lokasi pribadi Noel.
Menurut keterangan saksi, seluruh proses berlangsung tanpa prosedur lelang atau mekanisme pengadaan resmi yang diwajibkan oleh peraturan negara. Hal ini menimbulkan dugaan kuat bahwa pembelian tersebut merupakan gratifikasi yang disamarkan sebagai “hadiah” atas dukungan politik Noel terhadap kebijakan kementerian.
Dampak terhadap jalannya persidangan
Pengungkapan fakta ini mengubah dinamika persidangan. Jaksa penuntut umum menilai bahwa bukti baru dapat memperkuat tuduhan gratifikasi, sekaligus menambah beban pembuktian terhadap pejabat yang terlibat. Hakim memutuskan untuk menambah waktu sidang guna mengkaji dokumen transaksi, rekaman video yang menampilkan percakapan antara Noel dan pejabat, serta laporan keuangan internal kementerian.
Para pengamat politik menilai bahwa skandal ini dapat menurunkan citra Kementerian Ketenagakerjaan, terutama menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada akhir 2026. “Kasus ini bukan sekadar soal motor mewah, melainkan cerminan budaya korupsi yang masih mengakar di lingkungan birokrasi,” ujar salah satu analis kebijakan publik.
Selain itu, publikasi video persidangan yang menampilkan Bobby memberikan gambaran visual yang jelas tentang cara kerja jaringan gratifikasi. Video tersebut telah menarik ribuan penonton di platform media sosial, menambah tekanan publik terhadap pihak berwenang untuk menindak tegas pelaku.
Sejauh ini, Noel belum memberikan pernyataan resmi mengenai tuduhan tersebut. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan komitmennya untuk melakukan audit internal dan menindaklanjuti temuan apa pun yang melanggar aturan pengadaan.
Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana permintaan pribadi dapat bereskalasi menjadi skandal nasional ketika melibatkan dana publik. Pengawasan ketat terhadap proses pengadaan dan transparansi menjadi kunci utama untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
