Back to Bali – 28 April 2026 | Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, menghadapi dilema serius dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setelah dana desa mengalami pemotongan drastis sebesar 58 persen. Pemotongan ini terjadi karena prioritas alokasi dana dialihkan untuk pembangunan Koperasi Merah Putih, inisiatif yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi desa namun menimbulkan tantangan fiskal bagi pemerintah desa.
Pengurangan dana tersebut memaksa kades untuk menyesuaikan rencana belanja yang sebelumnya mencakup pembangunan infrastruktur dasar, perbaikan jalan desa, fasilitas kesehatan, serta program pendidikan. “Kami terpaksa menunda atau bahkan membatalkan beberapa proyek penting karena sebagian besar anggaran harus disalurkan ke koperasi,” ujar salah satu kades yang tidak disebutkan namanya demi menjaga anonimitas.
Dampak Pemotongan Anggaran Terhadap Prioritas Desa
Berikut adalah beberapa prioritas yang kini terancam:
- Pembangunan jalan desa yang belum selesai.
- Penyediaan sarana kesehatan seperti posyandu dan klinik desa.
- Pembiayaan beasiswa bagi siswa berprestasi.
- Program pelatihan pertanian dan peternakan.
Selain menurunkan kualitas layanan publik, pemotongan anggaran juga menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan desa, mengingat APBDes merupakan satu-satunya sumber pendapatan yang dapat dipergunakan secara fleksibel oleh pemerintah desa.
Koperasi Merah Putih: Harapan atau Beban?
Koperasi Merah Putih dibentuk dengan tujuan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, memfasilitasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta membuka lapangan kerja baru. Pemerintah Kabupaten Tuban menargetkan koperasi ini dapat menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 1.000 orang dalam tiga tahun pertama.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa alokasi dana tidak selalu selaras dengan kebutuhan riil desa. Sebuah laporan internal mengungkapkan bahwa distribusi kendaraan operasional untuk koperasi belum memenuhi kebutuhan masing-masing desa. Beberapa desa melaporkan kekurangan truk pengangkut hasil pertanian, sementara desa lain membutuhkan kendaraan niaga kecil untuk mengangkut barang dagangan.
“Kami menerima kendaraan, tetapi jenis dan kapasitasnya tidak cocok dengan kondisi kami. Sebagian besar lahan kami masih berupa sawah yang memerlukan truk berkapasitas besar, sementara kendaraan yang didistribusikan lebih kecil dan tidak efektif,” kata ketua Koperasi Merah Putih di salah satu desa.
Reaksi Masyarakat dan Upaya Penyesuaian
Masyarakat desa mengungkapkan keprihatinan atas situasi ini. Di satu sisi, mereka menyambut baik inisiatif koperasi yang dapat membuka peluang usaha, namun di sisi lain, mereka khawatir proyek pembangunan infrastruktur yang sudah dijanjikan akan terhenti. Beberapa tokoh masyarakat mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan evaluasi kembali alokasi dana dan menyesuaikan distribusi kendaraan sesuai dengan profil ekonomi masing-masing desa.
Pemerintah Kabupaten Tuban menanggapi dengan menjanjikan peninjauan ulang kebijakan alokasi dana dan akan menyelenggarakan forum dialog antara kades, perwakilan koperasi, dan masyarakat desa. “Kami berkomitmen memastikan bahwa dana desa tetap dapat memenuhi kebutuhan dasar desa, sambil tetap mendukung pengembangan koperasi yang berkelanjutan,” ujar Sekretaris Daerah Tuban.
Secara keseluruhan, situasi ini menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan antara program pembangunan jangka panjang dan kebutuhan mendesak desa. Kades di Tuban harus menemukan solusi kreatif untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang terbatas, memastikan bahwa koperasi Merah Putih tidak hanya menjadi simbol politik semata, melainkan benar‑benar berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
