Back to Bali – 28 April 2026 | Surabaya, Jawa Timur – Pada Senin, 27 April 2026, Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Muljono melakukan penertiban terhadap 13 rumah dinas yang selama ini dikuasai oleh purnawirawan. Langkah tegas ini diambil menyusul keluhan ratusan prajurit aktif yang masih menginap di kontrakan karena kekurangan hunian resmi.
Komandan Lanud Muljono, Kolonel Pnb Ahmad Mulyono, menegaskan bahwa rumah dinas memang diperuntukkan bagi anggota baru yang aktif. “Bagaimana kami bisa melaksanakan operasional maksimal kalau tempat tinggal tidak mencukupi. Mess penuh, rumah dinas tidak ada,” ujarnya di hadapan media. Dari sekitar 500 personel yang ditempatkan di satuan tersebut, lebih dari 100 anggota belum menempati rumah dinas dan terpaksa tinggal di kontrakan.
Penertiban ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan upaya menjaga kelancaran operasional satuan. Kolonel Mulyono menambahkan bahwa proses penertiban akan diselesaikan dalam pekan ini. Hingga saat ini, tiga rumah telah diserahkan secara sukarela oleh penghuni, sembilan rumah masih dalam proses penertiban, dan satu rumah berada dalam tahap diskusi lanjutan.
Rincian Penertiban
- Jumlah rumah yang ditertibkan: 13 rumah dinas di wilayah Wonokromo, Surabaya.
- Pihak yang menertibkan: Lanud Muljono dengan pendekatan dialogis.
- Tujuan utama: Menyediakan hunian bagi prajurit aktif, khususnya anggota baru.
- Status saat ini: 3 rumah sudah kembali ke tangan TNI AU, 9 rumah sedang diproses, 1 rumah masih dalam pembicaraan.
- Target penyelesaian: Akhir pekan ini.
Penertiban dilakukan secara dialogis, dimana petugas Lanud berusaha menjalin komunikasi baik dengan purnawirawan maupun keluarga mereka. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalisir konflik dan mempercepat proses penyerahan kembali rumah dinas.
Sementara penertiban rumah dinas menjadi sorotan utama, Jawa Timur juga digemparkan oleh proyek infrastruktur lain yang sedang berjalan. Di Ponorogo, pemerintah kabupaten meluncurkan pembangunan jembatan baru yang diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan konektivitas wilayah pedesaan. Meskipun belum ada detail teknis lengkap, proyek ini menambah daftar agenda pembangunan yang menarik perhatian publik Jatim.
Berbagai isu lain turut mencuat di provinsi ini, mulai dari penyelidikan dugaan korupsi di RSU dr. Soetomo hingga kasus penipuan rekrutmen ASN di Gresik. Namun, penertiban rumah dinas menegaskan kembali komitmen militer untuk menata kembali fasilitas internal demi mendukung kesiapan operasional.
Para pengamat menilai langkah penertiban ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah dan lembaga pertahanan harus lebih proaktif dalam mengelola aset negara. “Jika rumah dinas tidak tersedia untuk prajurit yang sedang bertugas, tentu akan berdampak pada moral dan efektivitas operasional mereka,” ujar seorang analis pertahanan senior.
Dengan target penyelesaian yang ambisius, Lanud Muljono berharap proses penertiban dapat menjadi contoh bagi satuan militer lain di Indonesia. Penertiban yang berhasil akan membuka peluang bagi ratusan prajurit aktif untuk mendapatkan hunian yang layak, sekaligus mengoptimalkan penggunaan aset negara secara lebih efisien.
Ke depan, selain menuntaskan penertiban, pihak militer berjanji akan mengevaluasi kembali kebijakan alokasi rumah dinas dan mencari solusi jangka panjang, termasuk pembangunan rumah baru atau renovasi fasilitas yang ada. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada rumah dinas yang telah lama dipakai oleh purnawirawan.
Dengan langkah ini, diharapkan tidak hanya masalah hunian teratasi, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kemampuan institusi militer dalam mengelola sumber daya secara transparan dan akuntabel.
