Back to Bali – 09 Juni 2026 | Pemerintah Kota Denpasar kembali menorehkan capaian dalam pengelolaan keuangan daerah setelah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Prestasi ini menjadi raihan ke-14 secara berturut-turut yang diperoleh Kota Denpasar atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang berlangsung pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Senin 8 Juni 2026.
Laporan hasil pemeriksaan diserahkan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira. Dengan hasil tersebut, Kota Denpasar kembali dinilai mampu menyusun dan mengelola laporan keuangan daerah sesuai standar yang ditetapkan.
Dalam sambutannya, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana menjelaskan bahwa opini yang diberikan BPK didasarkan pada sejumlah indikator, mulai dari kesesuaian penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, hingga efektivitas sistem pengendalian internal.
Menanggapi capaian tersebut, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pendampingan, arahan, dan rekomendasi yang selama ini diberikan kepada pemerintah daerah. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah serta DPRD Kota Denpasar yang terus mendukung upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menilai rekomendasi yang diberikan BPK menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah di seluruh Bali. Menurutnya, tata kelola keuangan yang baik harus mampu menghasilkan program yang efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
