Back to Bali – 13 April 2026 | Ruang rapat DPR pada Senin (12/04/2026) menjadi saksi percakapan tajam antara anggota DPR dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BGN), Dadan Kurniawan. Sejumlah komisi menyoroti progres pembangunan kantor distribusi motor listrik MBG yang masih tertunda, meski proyek kendaraan listrik tersebut tetap berjalan sesuai jadwal.
Kontroversi BGN di Sidang Komisi I
Komisi I DPR menanyakan secara langsung kepada BGN mengenai status kantor distributor MBG yang seharusnya selesai pada kuartal pertama tahun ini. Dadan menjawab bahwa pembangunan kantor masih dalam tahap penyelesaian infrastruktur dan belum mencapai fase penyelesaian interior. Pernyataan itu menuai tawa dan sindiran dari beberapa anggota parlemen yang menilai respons tersebut “lucu” mengingat urgensi percepatan transisi energi di Indonesia.
Proyek Motor Listrik MBG Tetap Jalan
Meski kantor distribusinya belum siap, proyek produksi motor listrik MBG tidak mengalami penundaan. Menurut data yang disampaikan oleh BGN, pabrik perakitan di Jawa Barat sudah memasuki fase pengujian mesin, dengan target peluncuran komersial pada akhir tahun 2026. Pembangunan jaringan distribusi akan dimulai setelah kantor selesai, tetapi tidak menghambat proses produksi dan penjualan awal yang direncanakan melalui mitra distribusi sementara.
- Lokasi pabrik: Cikarang, Jawa Barat
- Target produksi: 30.000 unit per tahun
- Investasi total: Rp 2,5 triliun
- Estimasi penciptaan lapangan kerja: 2.500 orang
Reaksi Anggota DPR
Beberapa anggota Komisi I, antara lain Anggota Dewan Rakyat (ADR) Rina Widyasari dan ADR Budi Santoso, menilai bahwa keterlambatan penyelesaian kantor distribusi dapat menurunkan kepercayaan investor. “Jika pemerintah tidak dapat menyiapkan fasilitas penunjang, bagaimana harapan industri motor listrik yang sedang berkembang?” ujar Rina. Sementara Budi menekankan perlunya koordinasi yang lebih kuat antara BGN, Kementerian Perindustrian, dan pihak swasta.
Tanggapan BGN
Dadan Kurniawan menegaskan bahwa kendala yang dihadapi bersifat teknis, meliputi perizinan lahan dan penyediaan material bangunan yang sempat terhambat oleh fluktuasi harga global. Ia menambahkan bahwa BGN telah menyiapkan rencana kontinjensi, termasuk penggunaan ruang kantor sementara untuk operasi distribusi sampai gedung utama selesai.
Dalam penutup sidang, Dadan meminta dukungan penuh DPR untuk mempercepat proses perizinan dan alokasi anggaran tambahan bila diperlukan. Ia juga menyampaikan bahwa proyek motor listrik MBG merupakan bagian penting dari agenda dekarbonisasi nasional, selaras dengan target pemerintah mengurangi emisi karbon hingga 29% pada 2030.
Kesimpulannya, meskipun kantor distributor motor listrik MBG belum selesai, proyek utama tetap berada di jalur yang benar berkat komitmen kuat BGN dan dukungan industri. Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki koordinasi lintas kementerian serta memberikan kepastian regulasi untuk memastikan bahwa infrastruktur pendukung tidak menjadi penghambat pertumbuhan sektor kendaraan listrik di Indonesia.
