Back to Bali – 31 Maret 2026 | Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) melalui program reprioritisasi dan pemangkasan anggaran di kementerian serta lembaga. Namun, di balik niat menjaga disiplin fiskal, muncul bayang‑bayang ekonomi gelap yang dapat memperparah tekanan pada sektor riil dan basis pajak.
Strategi Efisiensi Anggaran
Langkah efisiensi yang dijanjikan mencakup pemotongan hingga 10 persen dari total belanja pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya menegaskan bahwa pemangkasan tidak akan mengganggu kinerja layanan publik, karena proses selektif akan menargetkan program yang dianggap kurang efektif. Salah satu contoh yang disorot adalah program “Makan Bergizi Gratis” yang dianggap tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Suara Kritik Dari Kalangan Ekonomi
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, memperingatkan bahwa kebijakan efisiensi dapat menimbulkan konsekuensi negatif yang meluas. Menurutnya, penurunan belanja pemerintah akan mengurangi perputaran uang di masyarakat, mempersempit basis pajak, dan pada gilirannya menurunkan penerimaan negara. Huda mencontohkan sektor perhotelan, yang pada 2025 mengalami kontraksi tajam akibat penurunan perjalanan dinas dan acara resmi yang biasanya dibiayai pemerintah.
Ia menambahkan, “Jika pemerintah terus memotong belanja tanpa mengimbanginya dengan peningkatan penerimaan, defisit dapat melampaui target dan memaksa pemerintah beralih ke pembiayaan utang yang berisiko bagi keberlanjutan fiskal jangka panjang.”
Dampak Pada Sektor Riil dan Basis Pajak
- Perhotelan: Penurunan kunjungan resmi menurunkan okupansi hotel, memicu pemutusan kontrak kerja, dan menurunkan kontribusi pajak hotel.
- Infrastruktur: Penundaan proyek pemerintah mengurangi permintaan bahan baku, menurunkan pendapatan kontraktor, serta mengurangi pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor konstruksi.
- UMKM: Banyak usaha mikro, kecil, dan menengah yang bergantung pada belanja pemerintah untuk pemasaran produk lokal mengalami penurunan penjualan.
Respon DPR dan Upaya Optimalisasi Penerimaan
Komisi Anggaran DPR menekankan pentingnya sinergi antara efisiensi dan optimalisasi penerimaan. Anggota DPR menyoroti perlunya reformasi perpajakan, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik ekonomi gelap, serta peningkatan kualitas layanan publik agar dapat menarik investasi swasta.
Upaya lain yang diusulkan meliputi penguatan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem administrasi pajak, dan pemberian insentif bagi pelaku usaha yang patuh. Dengan mengurangi celah pajak, pemerintah diharapkan dapat menutupi sebagian defisit tanpa harus menambah beban utang.
Risiko Ekonomi Gelap
Penurunan penerimaan negara dapat memicu munculnya praktik ekonomi informal dan gelap, seperti penghindaran pajak, perdagangan ilegal, serta pencucian uang. Menurut analis, ketika ruang fiskal menutup, pelaku ekonomi beralih ke jalur tidak resmi untuk mempertahankan pendapatan. Hal ini memperburuk ketimpangan dan mengurangi efektivitas kebijakan fiskal.
Selain itu, tekanan geopolitik dan fluktuasi harga komoditas global menambah kompleksitas. Risiko gejolak harga energi dan pangan dapat meningkatkan beban subsidi pemerintah, yang pada gilirannya menambah tekanan pada defisit APBN.
Kesimpulan
Efisiensi anggaran memang diperlukan untuk menjaga disiplin fiskal, namun kebijakan tersebut harus diimbangi dengan strategi peningkatan penerimaan yang berkelanjutan. Tanpa langkah komprehensif untuk memperluas basis pajak dan menindak ekonomi gelap, pemerintah berisiko menimbulkan perlambatan pada sektor riil dan memperlebar defisit. Keseimbangan antara pemotongan belanja dan peningkatan pendapatan menjadi kunci agar Indonesia dapat tetap berada pada jalur pertumbuhan yang sehat tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
