Back to Bali – 08 Juni 2026 |
Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara yang tertib administrasi guna mendukung pembangunan Bali secara terintegrasi melalui konsep One Island, One Management atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola. Komitmen tersebut disampaikan dalam acara Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu, 7 Juni 2026 malam. Kegiatan itu turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer (Irdam) IX/Udayana, perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah I Dewa Tagel Wirasa, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Ketut Maduyasa. Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan tersebut sebagai wadah memperkuat komunikasi dan kolaborasi antarlembaga dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pengawasan keuangan negara. Menurut Koster, pengalaman yang diperolehnya saat terlibat dalam pengelolaan keuangan negara melalui Badan Anggaran DPR RI menjadi dasar dalam membangun tata kelola keuangan yang akuntabel di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Ia menegaskan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diarahkan untuk bekerja sesuai fakta, mematuhi regulasi yang berlaku, serta menjadikan rekomendasi BPK sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau diukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut, 12 kali.
Ia menambahkan, capaian opini WTP tersebut tidak hanya menjadi prestasi administratif semata, tetapi harus mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral.
