Back to Bali – 09 April 2026 | Jakarta – Dalam sidang khusus Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipimpin Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim, Mujiono Sadikin, pakar teknologi informasi yang dikenal berpengalaman dalam proyek digitalisasi sekolah, menyoroti harga Chromebook yang diajukan pemerintah sekitar enam juta rupiah per unit. Menurutnya, harga tersebut tidak sejalan dengan nilai pasar, mengindikasikan potensi kerugian negara yang signifikan.
Mujiono menegaskan bahwa Chromebook dengan spesifikasi standar untuk pelajar biasanya berada pada kisaran tiga hingga empat juta rupiah di pasar domestik. “Jika kita membayar enam juta, berarti ada tambahan biaya yang belum transparan,” ujarnya dengan nada tegas. Ia menambahkan bahwa selisih tersebut dapat merugikan anggaran pendidikan yang sudah terbatas, mengingat rencana distribusi perangkat tersebut menargetkan jutaan siswa di seluruh Indonesia.
Sidang tersebut juga dihadiri oleh Setya Budi Arijanta, Deputi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang mengungkapkan bahwa dirinya pernah dihubungi oleh pejabat terkait setelah perbincangan dengan Nadiem. Ia menyatakan, “Saya menerima panggilan untuk memberikan klarifikasi teknis, namun belum ada tindak lanjut yang memadai.” Pernyataan ini menambah ketegangan terkait transparansi proses pengadaan dan komunikasi antarlembaga.
Reaksi Peserta Lain dan Tertawanya Suasana
Ketegangan semakin terasa ketika seorang auditor independen mengajukan pertanyaan kepada jaksa penuntut umum mengenai dugaan kerugian negara akibat selisih harga. Pada saat itu, beberapa peserta sidang, termasuk anggota DPR, terlihat tertawa. Suasana tersebut menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan penanganan isu korupsi dalam proses pengadaan barang publik.
Auditor menyoroti bahwa tanpa penjelasan yang memadai, perbedaan harga dapat menandakan manipulasi anggaran atau kurangnya kompetisi dalam tender. “Kami memerlukan jawaban konkret dari jaksa, bukan sekadar pernyataan umum,” tegas auditor tersebut.
Jaksa penuntut umum yang hadir menjawab dengan mengutip prosedur hukum yang sedang berjalan, namun tidak memberikan rincian spesifik mengenai kasus Chromebook ini. Jawaban tersebut dianggap belum memuaskan oleh Mujiono dan sebagian anggota DPR yang menuntut akuntabilitas penuh.
Implikasi Kebijakan Pengadaan di Sektor Pendidikan
Kasus ini menyoroti tantangan besar dalam mengelola anggaran pendidikan di tengah upaya digitalisasi. Pemerintah telah mengalokasikan dana signifikan untuk program 1 Juta KIP, termasuk pengadaan perangkat elektronik. Jika harga Chromebook memang setinggi yang diklaim, maka anggaran yang tersedia untuk program lain seperti pelatihan guru atau infrastruktur sekolah dapat tergerus.
Para ahli menyarankan beberapa langkah perbaikan:
- Melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proses tender Chromebook, termasuk verifikasi harga pasar.
- Meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan dokumen tender dan hasil evaluasi secara terbuka.
- Mengoptimalkan penggunaan perangkat alternatif yang lebih terjangkau namun tetap memenuhi standar pendidikan.
- Melibatkan lembaga independen dalam pengawasan pengadaan untuk menghindari konflik kepentingan.
Selain itu, Deputi LKPP Setya Budi Arijanta mengusulkan pembentukan tim khusus yang bertugas memantau harga barang teknologi secara real‑time, sehingga pemerintah dapat merespons fluktuasi pasar dengan cepat.
Sidang berakhir dengan keputusan untuk membentuk komite khusus yang akan menyelidiki lebih lanjut kasus Chromebook. Komite tersebut akan melaporkan temuan dalam waktu tiga bulan ke depan, dan akan memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Pendidikan serta LKPP.
Kasus ini menjadi contoh konkret betapa pentingnya pengawasan ketat dalam pengadaan barang publik, terutama di sektor yang sangat mempengaruhi generasi masa depan. Dengan menuntut transparansi dan akuntabilitas, diharapkan kebijakan digitalisasi pendidikan dapat berjalan efektif tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Kesimpulannya, pernyataan Mujiono Sadikin tentang harga Chromebook yang dianggap kemahalan memicu diskusi intens mengenai efisiensi anggaran, integritas proses tender, dan kebutuhan reformasi kebijakan pengadaan di sektor pendidikan. Penyelidikan lanjutan diharapkan dapat mengungkap fakta sebenarnya dan memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
