Back to Bali – 10 April 2026 | Jakarta – Pernyataan Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, yang menyinggung kemungkinan adanya pihak yang mengincar kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto menimbulkan gelombang diskusi di kalangan politikus, militer, dan pengamat. Dalam sebuah layanan pesan singkat yang disebarkan pada Kamis (9/4), Hashim menyatakan bahwa ada pihak yang berniat melakukan kudeta, menimbulkan spekulasi tentang siapa yang berani mengusik stabilitas kepemimpinan tertinggi negara.
Latar Belakang Pernyataan Hashim
Hashim, yang sekaligus menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk bidang kebijakan ekonomi dan investasi, mengemukakan kekhawatirannya setelah sejumlah laporan internal menampakkan ketidakpuasan di kalangan elemen tertentu. Ia menegaskan bahwa kudeta dalam konteks Indonesia hanya dapat dilaksanakan oleh kelompok bersenjata, mengingat konstitusi menjamin monopoli kepemilikan senjata pada TNI.
Reaksi PDIP dan Andreas Hugo Pareira
Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira, menanggapi pernyataan Hashim dengan menekankan fakta bahwa “kudeta biasanya dilakukan oleh kelompok bersenjata”. Andreas menyoroti bahwa dalam sistem politik Indonesia, satu-satunya institusi yang memiliki hak eksklusif atas senjata api adalah TNI. Ia menambah, pernyataan Hashim memunculkan tanda tanya tentang wibawa Prabowo di mata TNI. “Apakah Pak Prabowo sudah tidak cukup berwibawa di hadapan TNI dan mampu mengontrolnya?” tanya Andreas dalam layanan pesan yang sama.
Perspektif Militer dan Kontrol Sipil
Legislator Komisi XIII DPR RI, yang mewakili Daerah Pemilihan I Nusa Tenggara Timur, menegaskan bahwa TNI memiliki peran utama dalam menjaga keamanan nasional, termasuk pengawasan atas potensi pemberontakan. Namun, ia mengakui bahwa hubungan antara kepala negara dan komandan TNI merupakan faktor penting dalam menegakkan disiplin militer. Jika persepsi wibawa pemimpin tertinggi menurun, potensi gesekan institusional dapat meningkat, meski tidak serta-merta berarti ancaman kudeta.
Analisis Potensi Kelompok Bersenjata
Andreas menanyakan siapa sebenarnya “kelompok bersenjata” yang dimaksud Hashim. Ia mengingatkan bahwa Indonesia tidak memiliki milisi atau kelompok paramiliter legal yang beroperasi secara terbuka. “Jika ada pihak yang menganggap dirinya berhak mengambil alih kekuasaan, maka mereka harus memiliki basis militer yang kuat, dan itu tentu saja menimbulkan pertanyaan serius tentang loyalitas dalam TNI,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa Hashim, sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan, mungkin memiliki wawasan lebih dalam mengenai dinamika internal.
Implikasi Politik dan Strategi Kedepan
Pernyataan ini membuka ruang bagi partai-partai politik untuk menilai kembali posisi mereka. PDIP, sebagai partai oposisi utama, dapat memanfaatkan isu wibawa Prabowo untuk memperkuat narasi bahwa kepemimpinan saat ini belum sepenuhnya menguasai institusi militer. Sementara koalisi pendukung Prabowo diharapkan memperkuat hubungan dengan TNI melalui kunjungan, pertemuan koordinasi, dan penyesuaian kebijakan pertahanan. Di sisi lain, Hashim perlu menyeimbangkan antara menyuarakan keprihatinan dan menghindari persepsi mengganggu stabilitas politik.
Secara keseluruhan, pernyataan Hashim Djojohadikusumo menyoroti kerentanan struktural dalam sistem politik Indonesia, khususnya terkait dengan hubungan antara kepala negara dan institusi militer. PDIP memanfaatkan momen ini untuk menguji wibawa Prabowo, sementara TNI tetap menjadi penjaga utama keamanan. Dinamika ini menuntut dialog terbuka antara semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa potensi konflik tidak bereskalasi menjadi ancaman nyata bagi demokrasi.
