Back to Bali – 10 April 2026 | Dalam sebuah rapat rahasia kabinet keamanan Israel dua minggu lalu, pemerintah secara diam-diam memberi lampu hijau bagi pendirian tiga puluh empat pemukiman baru di wilayah Tepi Barat. Keputusan ini muncul di tengah sorotan dunia yang lebih terfokus pada ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, sehingga hampir tidak mendapat perhatian media internasional.
Persetujuan ini mencatat rekor tertinggi dalam sejarah pemukiman Israel di wilayah pendudukan, menjadikan total pemukiman yang disetujui sejak Benjamin Netanyahu kembali menjabat pada tahun 2022 mencapai seratus tiga buah. Peningkatan ini setara dengan kenaikan 78 persen dalam tiga setengah tahun terakhir, menurut data yang dihimpun oleh kelompok aktivis hak asasi manusia Peace Now.
Lokasi dan Rencana Infrastruktur
Beberapa pemukiman baru direncanakan berada di bagian utara Tepi Barat yang terisolasi dari pemukiman Israel lain, namun berada di antara konsentrasi penduduk Palestina. Semua lokasi berada dalam zona C, wilayah yang sepenuhnya dikendalikan Israel menurut kesepakatan Oslo. Keputusan kabinet juga mencakup rencana pembangunan infrastruktur air dan listrik sebelum proses perencanaan sipil selesai, menandakan percepatan yang tidak pernah terjadi sebelumnya.
- 34 pemukiman baru disetujui secara rahasia.
- Total persetujuan sejak 2022 mencapai 103 pemukiman.
- Jika semua persetujuan diadministrasikan, total pemukiman yang sah dapat mencapai 235.
- Pemukiman baru berada di Area C, wilayah kontrol penuh Israel.
- Pengembangan infrastruktur dimulai sebelum persetujuan administratif selesai.
Reaksi Internasional dan Palestina
Otoritas Palestina mengecam keputusan ini sebagai “eskalasi berbahaya” dan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Dalam pernyataan resmi yang disiarkan oleh kantor berita WAFA, Palestina menegaskan bahwa semua aktivitas pemukiman di wilayah pendudukan ilegal berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2334, yang menolak legitimasi pemukiman dan menuntut penghentian segera.
Mahkamah Internasional sebelumnya memutuskan bahwa sekitar 700 ribu pemukim Israel di Tepi Barat harus meninggalkan tanah yang mereka duduki. Namun, keputusan kabinet ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Israel berencana melakukan aneksasi lebih luas, mempercepat proses pemindahan penduduk Palestina, dan menutup akses ke kota-kota utama seperti Jenin.
Kontroversi di Kalangan Militer Israel
Selama rapat, Kepala Staf Angkatan Darat Israel (IDF) Eyal Zamir menyampaikan keprihatinan terkait beban tambahan pada pasukan militer, yang sudah tertekan oleh kebutuhan perlindungan terus-menerus bagi pemukiman baru. Organisasi Yesh Din, yang menentang pemukiman, menuduh bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pembersihan etnis, dengan tujuan memaksa warga Palestina berpindah ke wilayah Area A yang lebih kecil dan padat.
Laporan i24 menyoroti tiga pemukiman yang direncanakan di selatan kota Jenin, yang dapat memotong akses utama penduduk Palestina ke jaringan transportasi dan layanan publik. Tuduhan ini menambah ketegangan antara pemerintah Israel dan kelompok hak asasi manusia, serta memperkuat persepsi bahwa kebijakan pemukiman menjadi alat politik dalam konflik yang lebih luas.
Implikasi bagi Proses Perdamaian
Penambahan 34 pemukiman baru secara diam-diam memperumit upaya diplomatik yang sedang berlangsung. Amerika Serikat, yang sebelumnya berperan sebagai mediator utama, kini dihadapkan pada tekanan internasional untuk menanggapi tindakan sepihak Israel. Pihak Palestina menuntut intervensi segera dari komunitas internasional, terutama Amerika Serikat, guna menghentikan pembangunan yang dianggap melanggar hukum internasional.
Jika keputusan ini terus dilanjutkan tanpa transparansi, kemungkinan besar akan menurunkan kepercayaan pada proses perdamaian dua negara dan meningkatkan risiko konflik berskala lebih luas di wilayah tersebut.
Kesimpulannya, persetujuan rahasia kabinet Israel atas 34 pemukiman ilegal di Tepi Barat menandai lonjakan signifikan dalam kebijakan pemukiman yang melanggar hukum internasional, memicu kecaman keras dari Palestina, organisasi hak asasi manusia, dan komunitas internasional. Dampaknya tidak hanya memperburuk kondisi kemanusiaan di wilayah pendudukan, tetapi juga mengancam kelangsungan upaya damai yang selama ini menjadi harapan bagi kedua belah pihak.
