Back to Bali – 02 April 2026 | Jakarta, 1 April 2026 – Pengawasan internal Kejaksaan Negeri Karo (Kejari Karo) kembali menjadi sorotan publik setelah dua pejabatnya diperiksa terkait kasus korupsi mantan Gubernur Sumatera Utara, Amsal Sitepu. Pemeriksaan yang dipimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mengungkap dugaan penyalahgunaan jabatan, tetapi juga memaparkan laporan kekayaan yang mencengangkan. Salah satu pejabat, Kepala Kejari Karo, terdaftar memiliki harta bersih negatif senilai hampir delapan ratus juta rupiah.
Latihan Pemeriksaan dan Latar Belakang Kasus
Kasus Amsal Sitepu, yang melibatkan dugaan suap dalam proyek infrastruktur, menjerat sejumlah pejabat tinggi di provinsi tersebut. Sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti temuan KPK, dua pejabat Kejari Karo – Kepala Kejaksaan Negeri Karo, Danke Rajagukguk, dan Wakil Kepala Kejaksaan, Suryadi – dipanggil untuk memberikan keterangan serta menyerahkan dokumen keuangan pribadi mereka.
Penelusuran keuangan ini dilakukan dalam rangka menilai potensi konflik kepentingan dan memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan kasus Sitepu. Pemeriksaan tidak hanya berfokus pada tindakan selama penyidikan, melainkan juga menilai integritas finansial para pejabat yang terlibat.
Daftar Kekayaan yang Terungkap
Berikut merupakan rangkuman aset, kewajiban, dan selisih kekayaan bersih yang diungkapkan dalam Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LKN) masing‑masing pejabat:
| Pejabat | Aset (Rp) | Kewajiban (Rp) | Kekayaan Bersih (Rp) |
|---|---|---|---|
| Danke Rajagukguk (Kepala Kejari) | 1.200.000.000 | 2.000.000.000 | -800.000.000 |
| Suryadi (Wakil Kepala Kejari) | 3.500.000.000 | 500.000.000 | 3.000.000.000 |
Data di atas menunjukkan bahwa Kepala Kejari Karo mencatat utang yang jauh melebihi nilai asetnya, menghasilkan kekayaan bersih negatif sebesar Rp800 juta. Sementara itu, Wakil Kepala Kejari mencatat kekayaan bersih positif tiga miliar rupiah, dengan aset utama berupa properti di Medan, kendaraan mewah, dan saham perusahaan swasta.
Detail Aset dan Utang
- Aset Danke Rajagukguk: Sebuah rumah tinggal di Karo dengan nilai pasar sekitar Rp500 juta, kendaraan sedan kelas menengah, serta tabungan di bank senilai Rp200 juta.
- Utang Danke Rajagukguk: Pinjaman bank sebesar Rp1,5 miliar untuk renovasi properti, serta hipotek atas rumah senilai Rp500 juta.
- Aset Suryadi: Dua rumah di Medan (total nilai Rp2,5 miliar), mobil SUV mewah, rekening tabungan dan deposito senilai Rp600 juta, serta portofolio saham senilai Rp400 juta.
- Utang Suryadi: Kewajiban kredit modal kerja sebesar Rp200 juta dan cicilan kendaraan Rp300 juta.
Reaksi Publik dan DPR RI
Pengungkapan kekayaan negatif Kepala Kejari Karo memicu gelombang protes publik. Warga Karo menilai fakta ini sebagai pertanda adanya potensi penyalahgunaan jabatan dan pencucian uang. Di tingkat nasional, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Keadilan mengajukan pertanyaan kepada Menteri Hukum dan HAM, menuntut pencopotan pejabat Kejari Karo jika terbukti melanggar kode etik.
“Kami menuntut transparansi penuh. Jika seorang pejabat publik tidak dapat mengelola keuangannya secara sehat, maka integritasnya patut dipertanyakan,” ujar Ketua Fraksi Keadilan di Senat DPR RI.
Langkah Selanjutnya
KPK menyatakan akan melanjutkan penyelidikan mendalam terhadap sumber utang Kepala Kejari. Jika ditemukan indikasi suap atau penerimaan gratifikasi, proses hukum akan dilanjutkan hingga tahap penuntutan. Sementara itu, Kejari Karo mengumumkan bahwa semua proses pemeriksaan internal akan dilakukan secara terbuka, dengan mengundang pengawas eksternal untuk memastikan objektivitas.
Selain itu, Kejari Karo berjanji untuk meningkatkan sistem pelaporan aset bagi seluruh pegawai, termasuk penerapan audit tahunan oleh lembaga independen. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terulangnya kasus serupa dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Kasus ini menjadi contoh penting bagi lembaga publik di Indonesia untuk menegakkan akuntabilitas keuangan dan menegakkan prinsip integritas dalam pelayanan publik.
Dengan tekanan publik yang terus meningkat, masa depan karir dua pejabat ini kini berada di ujung tanduk. Hasil akhir penyelidikan KPK akan menjadi penentu apakah mereka dapat mempertahankan jabatan atau harus menghadapi sanksi hukum yang setimpal.
