Back to Bali – 04 April 2026 | Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo, Wira Arizona, kembali menjadi sorotan publik setelah data terbaru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mengungkap kenaikan kekayaan yang signifikan. Pada periode pelaporan 2025 yang diserahkan pada 16 Maret 2026, total harta Wira tercatat mencapai Rp2.302.598.039, meningkat sekitar Rp300 juta dibandingkan laporan sebelumnya. Kenaikan tersebut menimbulkan pertanyaan mengapa seorang pejabat publik dengan masa jabatan baru empat tahun sebagai jaksa dapat menambah kekayaan secara konsisten.
Wira Arizona, yang menjabat sebagai Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi pada Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, memulai kariernya di dunia hukum pada tahun 2022. Selama empat tahun terakhir, ia terlibat dalam berbagai perkara, termasuk kasus yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu. Kasus tersebut melibatkan tuduhan mark‑up anggaran pada proyek pembuatan profil desa selama pandemi, yang sempat mengakibatkan Amsal dijatuhi hukuman penjara dua tahun sebelum akhirnya dibebaskan.
Kontroversi terbaru berpusat pada tudingan bahwa Wira melakukan intimidasi terhadap Amsal dengan memberikan brownies selama proses pemeriksaan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Tanjung Gusta. Wira secara tegas membantah tudingan tersebut, menyatakan bahwa pemberian makanan itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan tahanan dan sudah menjadi kebiasaan di Kejari Karo. Ia menegaskan bahwa pertemuan itu dilakukan dalam rangka pemeriksaan resmi yang diketahui oleh kuasa hukum Amsal.
Selain persoalan hukum, data LHKPN menampilkan rincian aset yang dimiliki Wira. Sebagian besar harta kekayaan terletak pada properti, yaitu tanah dan bangunan senilai sekitar Rp1,2 miliar. Selain itu, terdapat kas dan setara kas puluhan juta rupiah. Pada kategori aset bergerak, Wira hanya memiliki satu unit kendaraan, yaitu Mitsubishi Pajero Dakar tahun 2022. Mobil tersebut tercatat sebagai hibah tanpa akta resmi dengan nilai perkiraan Rp550.000.000. Kendaraan ladder frame ini dikenal sebagai pilihan populer di kalangan pejabat karena ketangguhannya di medan berat.
Berikut rangkuman aset Wira Arizona berdasarkan LHKPN 2025:
- Tanah dan bangunan: Rp1.200.000.000
- Kendaraan (Mitsubishi Pajero Dakar 2022, hibah): Rp550.000.000
- Kas dan setara kas: sekitar Rp50.000.000
- Aset lain (perlengkapan, perhiasan, dll): sekitar Rp2.598.039
Kenaikan sebesar Rp300 juta per tahun tidak semata‑mata berasal dari penjualan properti, melainkan juga dari peningkatan nilai aset yang tercatat, termasuk penyesuaian nilai kendaraan dan penambahan aset tak berwujud. Namun, tanpa penjelasan rinci dari pihak terkait, publik tetap menuntut transparansi yang lebih besar.
Kasus Amsal Sitepu sendiri menambah tekanan pada Wira. Amsal, seorang videografer independen, sempat menjadi sorotan nasional setelah mengungkapkan dugaan mark‑up dana desa. Meskipun akhirnya dinyatakan tidak bersalah, proses persidangan menimbulkan perdebatan tentang kebebasan pers dan perlindungan saksi. Tuduhan intimidasi melalui pemberian makanan menjadi bagian dari narasi yang lebih luas mengenai dinamika hubungan antara penegak hukum dan aktivis.
Sejumlah pengamat menilai bahwa peningkatan kekayaan Wira Arizona harus dilihat dalam konteks kebijakan akuntabilitas pejabat publik di Indonesia. LHKPN, yang diamanatkan oleh Undang‑Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, menjadi instrumen utama untuk memantau akumulasi harta pejabat. Namun, mekanisme verifikasi data masih dianggap lemah, terutama dalam hal penetapan status hibah tanpa akta seperti pada kendaraan Wira.
Dalam menanggapi sorotan media, Wira Arizona menegaskan komitmennya untuk tetap menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional. Ia menolak semua tuduhan penyalahgunaan wewenang dan menekankan bahwa semua tindakan yang diambil selama proses penyidikan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Secara keseluruhan, profil kekayaan Wira Arizona mencerminkan kombinasi antara penghasilan resmi sebagai jaksa, penambahan nilai aset, dan kemungkinan sumber pendapatan lain yang belum terungkap secara publik. Kenaikan tahunan sebesar Rp300 juta menimbulkan pertanyaan kritis mengenai transparansi dan akuntabilitas, terutama di tengah kasus Amsal Sitepu yang masih menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.
Ke depannya, publik dan lembaga pengawas diharapkan dapat menuntut kejelasan lebih lanjut mengenai sumber-sumber kekayaan Wira, sekaligus memastikan bahwa proses hukum terhadap Amsal Sitepu dan kasus‑kasus serupa berlangsung adil tanpa intervensi yang tidak semestinya.
