Back to Bali – 13 April 2026 | JAKARTA – Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menegaskan pentingnya memisahkan kritik berbasis kajian ilmiah dengan opini politik yang dibalut dengan kedudukan akademik. Pernyataan itu disampaikan pada Sabtu (11/4) setelah menyikapi komentar publik Ubedillah Badrun yang menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai beban bangsa.
Kontroversi Opini Ubedillah Badrun
Ubedillah Badrun, seorang aktivis yang dikenal lewat platform media sosial, memaparkan pendapatnya bahwa kebijakan pemerintah saat ini menambah beban bagi rakyat Indonesia. Ia menambahkan bahwa situasi politik sebaiknya dihadapkan pada wacana pemakzulan, meski tidak menyertakan dasar konstitusional yang kuat. Pernyataan tersebut menggelitik respons tajam dari kalangan akademisi dan organisasi kepemudaan, termasuk KNPI.
Seruan Haris Pertama: Kritik Tanpa Jubah Akademik
Haris Pertama menanggapi dengan menekankan bahwa publik mampu membedakan antara analisis berbasis data dan retorika semata. “Jangan bungkus opini politis dengan jubah akademisi. Publik bisa membedakan mana kritik berbasis kajian, mana yang sekadar retorika,” ujarnya dalam keterangannya. Menurut Haris, pernyataan Ubedillah yang menyebut pemerintahan Prabowo dan Gibran sebagai “beban bangsa” merupakan generalisasi berlebihan tanpa dukungan data atau kerangka analitis yang memadai.
Ia menambahkan bahwa kritik sah tentu saja diperbolehkan dalam demokrasi, namun harus didasari pada kajian yang komprehensif. “Substansi kritik Ubed ini justru berpotensi menyesatkan opini publik karena tidak disertai data dan kerangka analisis yang utuh,” tegas Haris.
Risiko Provokasi dan Stabilitas Nasional
Selain menyoroti kualitas argumentasi, Haris juga memperingatkan bahaya provokasi yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Ia mengingatkan semua pihak untuk tidak membiarkan kritik berubah menjadi ajakan pemakzulan tanpa prosedur konstitusional yang jelas. Menurutnya, wacana tersebut dapat memicu polarisasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Haris menegaskan bahwa KNPI akan terus memantau perkembangan wacana publik, khususnya yang mengandung muatan politik sensitif, dan siap memberikan klarifikasi bila diperlukan. Ia juga mengajak para akademisi, aktivis, dan media untuk bersama-sama menjaga kualitas diskursus publik dengan menekankan pentingnya data, metodologi, dan keilmuan dalam setiap pernyataan.
Implikasi bagi Dunia Akademik dan Media
Pernyataan Haris membuka diskusi lebih luas tentang peran akademisi dalam arena politik. Di satu sisi, akademisi memiliki kewenangan untuk memberikan analisis berbasis riset; di sisi lain, mereka harus menghindari penyamaran opini pribadi sebagai kajian ilmiah. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas institusi pendidikan tinggi serta menghindari manipulasi opini publik.
Media massa juga diharapkan dapat berperan sebagai filter yang kritis, memastikan bahwa setiap opini yang disajikan kepada publik telah melalui proses verifikasi dan tidak sekadar menjadi alat propaganda. Dengan demikian, ruang publik dapat menjadi arena diskusi yang konstruktif, bukan ajang provokasi.
Langkah Konkret KNPI ke Depan
- Mengadakan seminar dan lokakarya tentang etika publikasi dan perbedaan antara analisis akademik dan opini politik.
- Berkoordinasi dengan lembaga pendidikan tinggi untuk memperkuat standar penulisan ilmiah dalam diskursus publik.
- Menjalin kerja sama dengan media untuk memastikan pelaporan yang berimbang dan berbasis fakta.
Dengan langkah-langkah tersebut, KNPI berharap dapat menumbuhkan budaya kritik yang sehat, berbasis data, dan tidak melenceng menjadi provokasi yang mengganggu kestabilan negara.
Kesimpulannya, pernyataan Haris Pertama menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap dilandasi oleh integritas ilmiah. Kritik yang membangun akan lebih berdampak positif bagi perkembangan bangsa dibandingkan dengan retorika yang hanya menambah kebingungan dan potensi konflik.
