Back to Bali – 04 April 2026 | Pertamina, perusahaan energi milik negara, kembali menegaskan komitmennya dalam transisi energi dengan menandatangani serangkaian kerja sama strategis bersama SK Group, ExxonMobil, Posco, serta US Grains & BioProducts Council (USGBC). Kesepakatan ini mencakup bidang minyak dan gas, hidrogen hijau, baja karbon rendah, serta pengembangan ekosistem bioetanol, menandai langkah signifikan dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam pasar energi berkelanjutan.
Kolaborasi dengan SK Group, ExxonMobil, dan Posco
Dalam pertemuan yang diadakan di Jakarta pada awal April 2026, wakil direktur utama Pertamina, Oki Muraza, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan tiga perusahaan multinasional: SK Group (Korea Selatan), ExxonMobil (Amerika Serikat), dan Posco (Korea Selatan). Masing‑masing mitra membawa keahlian khusus:
- SK Group akan mendukung pengembangan infrastruktur hidrogen hijau dan teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS) yang dapat mengurangi intensitas karbon di sektor industri.
- ExxonMobil menawarkan pengalaman luas dalam eksplorasi dan produksi hidrokarbon serta rencana investasi pada proyek LNG dan petrokimia berkelanjutan di Indonesia.
- Posco menyediakan teknologi pembuatan baja rendah karbon, termasuk penggunaan hidrogen sebagai bahan baku reduksi besi, serta solusi daur ulang limbah industri.
Ketiga perusahaan tersebut menyatakan kesiapan untuk menyalurkan investasi total lebih dari USD 5 miliar selama lima tahun ke depan, fokus pada proyek‑proyek yang selaras dengan kebijakan energi bersih pemerintah. Oki Muraza menekankan, “Kolaborasi ini tidak sekadar menambah volume investasi, melainkan memperkenalkan standar operasional terbaik yang akan mempercepat dekarbonisasi sektor energi Indonesia.”
Penguatan Ekosistem Bioetanol bersama USGBC
Sejalan dengan upaya diversifikasi bahan bakar, Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) menandatangani MoU dengan USGBC pada 27 Maret 2026. Kerja sama ini menitikberatkan pada pengembangan ekosistem bioetanol, termasuk potensi implementasi bahan bakar campuran etanol E10 pada jaringan distribusi bensin nasional.
John Anis, Direktur Utama Pertamina NRE, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan USGBC akan meliputi pertukaran pengetahuan, pelatihan teknis, serta studi bersama mengenai rantai pasok biji-bijian, fermentasi, dan distribusi bioetanol. “Kami ingin memanfaatkan pengalaman internasional dalam produksi bioetanol yang berkelanjutan, sekaligus menyesuaikannya dengan kondisi agrikultur Indonesia,” ujar Anis dalam pernyataan tertulis.
USGBC, organisasi nirlaba yang mewakili produsen biji-bijian dan produk bio, akan menyediakan akses ke jaringan ahli, modul pelatihan, serta forum diskusi regulasi. Mark Wilson, Chairman USGBC, menambahkan, “Kerjasama ini akan berfokus pada aksi nyata, mulai dari studi kelayakan hingga strategi komunikasi publik untuk memperkenalkan E10 kepada konsumen.”
Dampak Ekonomi dan Lingkungan
Jika semua proyek berjalan sesuai rencana, kombinasi investasi dari SK Group, ExxonMobil, dan Posco diperkirakan akan menciptakan ribuan lapangan kerja langsung serta menggerakkan sektor pendukung, seperti logistik, konstruksi, dan jasa teknik. Sementara itu, pengembangan bioetanol dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil hingga 10% dalam lima tahun, mengurangi emisi CO₂ sebesar sekitar 4 juta ton per tahun.
Analisis internal Pertamina memperkirakan bahwa penerapan hidrogen hijau melalui SK Group dapat menambah kapasitas produksi hidrogen sebesar 1,2 juta ton per tahun pada 2030, cukup untuk memenuhi kebutuhan industri petrokimia domestik dan sebagian transportasi berat. Di sisi lain, Posco berencana mengimplementasikan teknologi baja rendah karbon di pabrik baja Banten, yang diharapkan dapat menurunkan intensitas karbon sebesar 30% dibandingkan standar konvensional.
Tantangan dan Langkah Selanjutnya
Meskipun prospek investasi menggiurkan, sejumlah tantangan masih harus diatasi. Regulasi bioetanol di Indonesia masih dalam tahap penyusunan, sehingga diperlukan sinergi antara regulator, industri, dan akademisi untuk menetapkan standar kualitas dan insentif fiskal. Selain itu, infrastruktur pengisian hidrogen dan jaringan CCUS memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten serta kepastian pasar.
Pertamina berkomitmen untuk membentuk tim lintas fungsi yang akan memantau pelaksanaan tiap proyek, sekaligus melaporkan progres secara transparan kepada publik. “Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat, untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan energi bersih yang inklusif,” tegas Oki Muraza.
Dengan rangkaian kerja sama ini, Pertamina tidak hanya memperkuat posisi sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, tetapi juga menegaskan peran strategisnya dalam mengarahkan negara menuju ekonomi rendah karbon, sekaligus membuka peluang investasi baru bagi mitra internasional.
