Back to Bali – 03 April 2026 | Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menanggapi kasus dugaan korupsi yang melibatkan videografer asal Karo, Sumatra Utara, Amsal Christy (yang lebih dikenal sebagai Amsal Sitepu). Dalam sesi dialog pada Road to Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026 di Perpustakaan Nasional, Rano menyebut peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang “aneh bin ajaib” dan menuding adanya kesalahpahaman mendasar terhadap cara kerja industri kreatif di Indonesia.
Menurut Rano, fokus utama penyelidikan beredar pada penyewaan drone selama satu bulan yang ternyata hanya dipakai selama 12 hari. Pihak berwenang menafsirkan fakta tersebut sebagai indikasi adanya penyalahgunaan dana atau korupsi. Namun, Rano menegaskan bahwa logika tersebut tidak memperhitungkan praktik umum dalam penyewaan peralatan produksi, terutama di bidang audiovisual.
Praktik Penyewaan Alat Produksi dalam Industri Kreatif
Rano menjelaskan bahwa dalam dunia produksi film, foto, dan video, penyewaan peralatan dapat dilakukan dengan berbagai skema: harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Penyewaan bulanan sering dipilih untuk mengoptimalkan biaya dan memastikan ketersediaan alat pada jadwal produksi yang tidak menentu. “Jika sewa harian justru jauh lebih mahal, dan bila tidak menyewa secara bulanan, alat yang dibutuhkan besok bisa saja sudah dipakai oleh pihak lain,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa keputusan menyewa drone selama satu bulan, meski hanya terpakai 12 hari, merupakan strategi efisiensi yang lazim dipraktikkan. “Tidak ada bukti yang menunjukkan niat korupsi di balik keputusan itu,” tegas Rano, menolak penafsiran sempit yang mengaitkan durasi sewa dengan indikasi penyalahgunaan.
Kesalahpahaman yang Membayangi Dunia Kreatif
Rano menyoroti bahwa kasus ini mencerminkan kurangnya pemahaman publik dan institusi terhadap dinamika kerja para pelaku industri kreatif. Ia mengingatkan bahwa dunia internasional telah mengakui potensi besar Indonesia dalam bidang kreatif, namun di dalam negeri masih banyak yang belum mengerti bagaimana proses produksi dijalankan, termasuk manajemen aset produksi.
“Saya semakin sedih melihat bagaimana dunia kreatif di Indonesia diperlakukan,” ujar Rano dengan nada prihatin. “Ide-ide tidak dihargai, editing bahkan tidak diakui, sementara regulasi dan penilaian seringkali dibuat berdasarkan standar yang tidak relevan dengan realitas industri kreatif.”
Reaksi Publik dan Dampak terhadap Industri
Kasus Amsal Sitepu telah menimbulkan beragam reaksi di media sosial. Sebagian mengkritik pemerintah daerah Karo karena terkesan berlebihan dalam menilai penyewaan peralatan, sementara yang lain menuntut transparansi lebih dalam proses anggaran proyek kreatif yang melibatkan dana publik. Namun, Rano menekankan bahwa solusi bukanlah memperketat regulasi secara sempit, melainkan meningkatkan edukasi mengenai praktik produksi yang sah dan wajar.
Dalam konteks kebijakan, Rano menyarankan agar DKI Jakarta dan pemerintah daerah lainnya menyusun pedoman khusus bagi pelaku industri kreatif yang menerima dana publik. Pedoman tersebut harus mencakup standar penyewaan peralatan, pelaporan penggunaan, serta mekanisme audit yang relevan dengan sifat proyek kreatif yang bersifat dinamis.
Langkah Selanjutnya dan Harapan Rano Karno
Rano berjanji akan mengajukan usulan kepada Dewan Gubernur DKI Jakarta untuk mengadakan forum dialog antara pembuat kebijakan, asosiasi produksi, dan akademisi kreatif. Tujuannya adalah menciptakan pemahaman bersama yang dapat mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Ia menutup pernyataannya dengan harapan bahwa dunia kreatif Indonesia dapat tumbuh tanpa harus dibayangi tuduhan korupsi yang tidak berdasar. “Kita butuh lingkungan yang mendukung inovasi, bukan yang menutupnya dengan label aneh bin ajaib,” pungkasnya.
Kasus drone Amsal Sitepu menjadi pelajaran penting bahwa regulasi harus selaras dengan realitas lapangan. Jika tidak, potensi kreatif bangsa bisa terhambat oleh stereotip keliru yang justru merugikan semua pihak.
