Back to Bali – 05 April 2026 | Kasus korupsi yang melibatkan videografer asal Kabupaten Karo, Amsal Christy Sitepu, kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian perkembangan signifikan. Pada awal April 2026, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan memvonis bebas Amsal, menyatakan tidak ada bukti yang cukup untuk membuktikan perbuatannya. Namun, di luar ruang sidang, dinamika politik dan hukum terus memanas, terutama setelah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menuntut pencopotan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, Dante Rajagukguk, yang dianggap bertanggung jawab atas penanganan kasus ini.
Vonis Bebas Amsal Sitepu
Pada Rabu, 1 April 2026, Ketua Majelis Hakim Yusafrihardi Girsang menyampaikan amar keputusan yang membebaskan Amsal Christy Sitepu dari semua dakwaan korupsi proyek pembuatan video profil desa di Karo. Hakim menegaskan bahwa jaksa penuntut tidak dapat membuktikan secara meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Keputusan ini menimbulkan kelegaan bagi Amsal, namun menimbulkan pertanyaan baru mengenai proses penyelidikan dan penuntutan yang telah dilakukan sebelumnya.
Reaksi LBH Medan dan Desakan Pencopotan Kajari Karo
Seiring dengan vonis bebas tersebut, LBH Medan secara terbuka mengkritik penanganan kasus oleh Kejaksaan Negeri Karo. Dalam pernyataan resmi, LBH menuntut pencopotan Kajari Karo, Dante Rajagukguk, dengan alasan adanya dugaan kelalaian dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan. LBH menilai bahwa langkah pengamanan yang diambil terhadap Kajari Karo dan beberapa jaksa penuntut pada 4 April 2026 menunjukkan adanya masalah integritas di tingkat kejaksaan daerah.
Kejaksaan Agung Mengamankan Kajari Karo
Menanggapi tekanan publik, Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Sabtu malam, 4 April 2026, mengamankan Dante Rajagukguk bersama Kasi Pidsus Kejari Karo, Reinhard Harve Sembiring, serta sejumlah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terlibat dalam penanganan kasus Amsal. Pengamanan dilakukan oleh Tim Intelijen Kejaksaan Agung dan dipublikasikan oleh Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna, pada 5 April 2026. Anang menegaskan bahwa tindakan ini bersifat klarifikasi, bukan penahanan dalam arti tradisional, dan bahwa prinsip praduga tidak bersalah tetap dijunjung tinggi.
Menurut Anang, proses klarifikasi akan menilai apakah penanganan perkara sudah profesional atau tidak. Jika terbukti ada pelanggaran, para pejabat yang terlibat berpotensi menerima sanksi administratif atau disiplin. Namun, hingga kini belum ada hasil resmi dari proses klarifikasi tersebut.
Implikasi Politik dan Hukum
Kasus ini tidak hanya menjadi urusan hukum, melainkan juga memicu perdebatan politik di tingkat provinsi dan nasional. Beberapa anggota DPR daerah menuntut agar Kejari Karo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur penyidikan, sementara kelompok masyarakat sipil menyoroti pentingnya transparansi dalam penegakan hukum. Di sisi lain, Amsal Sitepu mengaku tidak akan mundur meski sempat dicap koruptor, menyatakan kesiapan untuk bekerja kembali dengan pemerintah jika diperlukan.
Langkah Selanjutnya
- Tim Intelijen Kejaksaan Agung akan menyelesaikan proses klarifikasi dalam beberapa minggu ke depan.
- Jika terdapat temuan pelanggaran, Kejaksaan Agung berencana mengajukan rekomendasi pencopotan atau sanksi administratif kepada pejabat terkait.
- LBH Medan berjanji akan terus memantau proses tersebut dan menuntut pertanggungjawaban publik.
- Pengawasan eksternal dari lembaga anti‑korupsi diperkirakan akan ditingkatkan untuk memastikan tidak ada intervensi politik dalam proses peradilan.
Kasus Amsal Sitepu menjadi cerminan tantangan sistem peradilan Indonesia dalam menangani dugaan korupsi di tingkat daerah. Meskipun terdakwa telah dibebaskan, pertanyaan mengenai integritas aparat penegak hukum tetap mengemuka. Pengawasan yang ketat, transparansi proses, dan penegakan prinsip praduga tidak bersalah menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Dengan tekanan dari LBH Medan, media, serta masyarakat umum, perkembangan selanjutnya akan sangat menentukan arah reformasi penegakan hukum di Karo dan wilayah sekitarnya.
