Back to Bali – 10 April 2026 | Washington – Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menimbulkan kontroversi setelah aktivis Irlandia, Tadhg Hickey, menuduh bahwa kepemimpinan AS “menyalahgunakan” ajaran Kristen untuk membenarkan kebijakan militer di Timur Tengah, khususnya dalam upaya menekan Iran.
Hickey menyampaikan pendapatnya dalam acara “East Meets West” yang disiarkan di jaringan RT, dipandu oleh Tara Reade dan Olga Bataman. Menurutnya, retorika yang dipenuhi referensi alkitabiah yang disampaikan oleh Trump dan pejabat tinggi pemerintahannya tidak hanya bersifat simbolik, melainkan menjadi “senjata ideologis” yang dipakai untuk menggalang dukungan domestik sekaligus menjustifikasi aksi militer.
Penggunaan Alkitab dalam Pernyataan Publik
Berbagai pernyataan publik yang dihubungkan dengan Trump menampilkan kutipan atau metafora yang diambil dari Alkitab. Contohnya, dalam sebuah konferensi pers tentang ancaman Iran, Trump menyebut “perang melawan kejahatan” seolah‑olah mengacu pada narasi perang rohani. Aktivis menilai bahwa penggunaan bahasa tersebut menciptakan ilusi bahwa tindakan militer memiliki dasar moral yang tinggi, padahal “nyatanya tindakan mereka semakin jauh dari ajaran Kristus tentang kasih, perdamaian, dan pengampunan.”
Israel dan Impunitas di Gaza
Hickey juga menyoroti peran Israel dalam konflik yang berkelanjutan di Gaza dan Lebanon. Menurutnya, Israel beroperasi dengan “impunitas total” selama Trump berada di Gedung Putih, mengandalkan dukungan politik AS yang tampaknya tak terbatas. “Israel percaya tidak akan menghadapi perlawanan signifikan dari Washington atau negara‑negara Barat lain,” ujarnya, menambahkan bahwa kebijakan tersebut memperparah penderitaan warga sipil.
Ia menegaskan bahwa memanfaatkan simbol‑simbol Kristen untuk menutupi agenda militer merupakan “pemerasan paham Kekristenan yang mengerikan” dan “vulgar”. Menurut Hickey, gambaran Yesus sebagai “agen perang” jelas bertentangan dengan nilai‑nilai inti Kekristenan.
Reaksi Internasional dan Dampak Politik
Reaksi terhadap pernyataan ini beragam. Di satu sisi, sejumlah negara Barat tampak menutup mata terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel, sementara di sisi lain, aktivis‑aktivis hak asasi manusia menuntut akuntabilitas. Di Pakistan, Menteri Pertahanan baru‑baru ini menyebut Israel sebagai “penjahat dan kutukan bagi kemanusiaan”, menandakan adanya ketegangan geopolitik yang lebih luas.
- Trump menggunakan retorika religius untuk menggalang dukungan domestik.
- Israel memanfaatkan dukungan AS untuk melakukan operasi militer tanpa hambatan signifikan.
- Aktivis internasional menilai tindakan tersebut melanggar nilai‑nilai Kristiani.
- Komunitas internasional belum sepenuhnya menanggapi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi.
Implikasi bagi Kebijakan Luar Negeri Amerika
Jika pemerintah AS terus “menyulut” konflik dengan menjustifikasi aksi militer melalui narasi keagamaan, maka kepercayaan publik internasional terhadap Amerika Serikat dapat menurun. Selain itu, penggunaan agama sebagai alat politik berpotensi memperdalam polarisasi dalam masyarakat Kristen, baik di Amerika maupun di negara‑negara lain yang mayoritas penduduknya beragama.
Pengamat politik menilai bahwa strategi ini merupakan upaya jangka pendek untuk meraih dukungan konstituen konservatif, namun berisiko menimbulkan konsekuensi jangka panjang berupa erosi kredibilitas moral Amerika di panggung dunia.
Kesimpulannya, tuduhan Tadhg Hickey menyoroti paradoks antara retorika religius yang dipakai Trump dan realitas kebijakan militer yang tampak bertentangan dengan ajaran Kristen. Penggunaan “senjata” keagamaan dalam konteks geopolitik menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas moral pemerintah AS serta dampaknya terhadap perdamaian regional.
