Back to Bali – 03 April 2026 | Uni Emirat Arab (UEA) pada Rabu (1/4) menyampaikan surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres serta Presiden Dewan Keamanan, menuntut langkah cepat untuk memastikan keamanan navigasi di Selat Hormuz. Dalam surat yang ditandatangani oleh Duta Besar Mohamed Abushahab, UEA meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui serangkaian tindakan, termasuk penggunaan kekuatan militer, guna membuka kembali selat strategis yang selama ini terganggu oleh tindakan Iran.
Latihan Diplomasi dan Penolakan Terhadap Perang
Meski menekankan perlunya otorisasi internasional, UEA secara tegas menolak tuduhan bahwa negara tersebut berencana memulai konflik bersenjata. Surat tersebut menegaskan bahwa UEA tidak menginginkan perang, melainkan mencari legitimasi hukum melalui Bab VII Piagam PBB. Bab ini memberikan wewenang Dewan Keamanan untuk mengambil langkah mulai dari blokade ekonomi hingga penggunaan kekuatan militer bila dianggap diperlukan untuk memulihkan perdamaian internasional.
Latar Belakang Penutupan Selat Hormuz
Penutupan parsial Selat Hormuz dimulai awal Maret 2026 setelah Iran menurunkan batas kecepatan kapal tanker sebagai respons terhadap serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang dilancarkan pada akhir Februari. Selat Hormuz merupakan jalur utama bagi sekitar 20 juta barel minyak mentah setiap harinya, setara dengan hampir 20 persen pasokan minyak dunia. Gangguan aliran minyak tersebut memicu lonjakan harga global, menambah tekanan pada ekonomi banyak negara, terutama yang sangat bergantung pada impor energi.
Dampak Ekonomi Global
Kenaikan harga minyak akibat penutupan selat memperburuk ketidakstabilan pasar energi. Negara-negara produsen dan konsumen merasakan beban tambahan, sementara perusahaan logistik laut menghadapi risiko peningkatan biaya asuransi dan penundaan pengiriman. Analisis para pakar menilai bahwa jika penutupan berlanjut selama lebih dari dua minggu, kerugian ekonomi dunia dapat mencapai ratusan miliar dolar.
Reaksi Amerika Serikat dan Israel
Amerika Serikat dan Israel mengklaim serangan mereka ditujukan untuk mengekang program nuklir Iran serta menghentikan dukungan Tehran terhadap kelompok militan di kawasan. Sejak akhir Februari, operasi militer gabungan telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk tokoh senior militer Iran. Meskipun demikian, serangan tersebut tidak berhasil menghentikan Iran melakukan pembatasan di Selat Hormuz, melainkan memicu aksi balasan yang semakin memperumit situasi.
Permintaan UEA kepada Dewan Keamanan
Surat UEA menyoroti pentingnya penerapan mekanisme Bab VII secara cepat. Negara tersebut meminta Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi yang memberi mandat bagi pasukan internasional, baik berupa operasi penjagaan maritim maupun intervensi bersenjata jika diperlukan. UEA menekankan bahwa tindakan semacam itu harus bersifat multilateral dan tidak boleh menjadi alat bagi satu negara untuk mengejar kepentingan sepihak.
Analisis dan Prospek Ke depan
- Jika PBB menyetujui penggunaan kekuatan, kemungkinan operasi bersama antara negara-negara Barat dan sekutu regional akan meningkat.
- Penolakan Iran terhadap intervensi militer dapat memicu eskalasi militer yang lebih luas di Teluk Persia.
- Pemerintah UEA berupaya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi (menjaga aliran minyak) dan citra politik (menolak perang).
- Komunitas internasional masih menunggu keputusan Dewan Keamanan yang dapat menentukan arah kebijakan selanjutnya.
Dengan tekanan ekonomi yang terus meningkat dan ancaman keamanan yang belum berakhir, permintaan UEA kepada PBB menandai titik kritis dalam diplomasi global. Langkah selanjutnya akan sangat bergantung pada respons Dewan Keamanan serta kemampuan para pemangku kepentingan untuk menemukan solusi damai yang dapat mengembalikan stabilitas di Selat Hormuz tanpa menambah beban konflik bersenjata.
