Back to Bali – 03 April 2026 | Jakarta, 3 April 2026 – Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) secara tegas menolak rumor yang beredar bahwa negara itu siap terlibat dalam operasi militer untuk membuka kembali Selat Hormuz yang kini diblokade oleh Iran. Pernyataan tersebut muncul bersamaan dengan pertemuan virtual yang diprakarsai Inggris pada 2 April 2026, dimana lebih dari 40 negara berkumpul untuk membahas solusi damai atas krisis pelayaran minyak ini.
Pernyataan Resmi UEA
Juru bicara Kementerian Luar Negeri UEA menegaskan bahwa negara tersebut tidak memiliki rencana atau niat untuk mengerahkan pasukan atau menyediakan dukungan militer kepada pihak manapun dalam konflik yang melibatkan Selat Hormuz. “Kebijakan luar negeri kami selalu berlandaskan pada diplomasi, dialog, dan penyelesaian damai. Kami menolak segala bentuk spekulasi yang menyiratkan keterlibatan militer kami,” ujar juru bicara tersebut dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring.
UEA menambahkan bahwa mereka tetap siap menjadi mediator bagi pihak‑pihak yang terlibat, mengingat posisi strategis negara tersebut di kawasan Teluk Persia serta hubungan baik dengan kedua belah pihak. Namun, mereka menolak segala tekanan internasional yang mengharuskan mereka mengambil peran militer.
Koalisi 40 Negara Dipimpin Inggris
Pertemuan yang dipimpin Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, melibatkan menteri luar negeri dari lebih 40 negara, termasuk anggota Uni Eropa, negara‑negara Asia‑Pasifik, serta sekutu tradisional Amerika Serikat. Walaupun Amerika Serikat tidak diundang, koalisi ini bertujuan mengkaji opsi non‑militer untuk memulihkan aliran minyak melalui Selat Hormuz yang selama beberapa minggu terakhir hampir sepenuhnya terhenti.
Para delegasi menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasar energi global, mengingat penutupan selat telah memicu lonjakan tajam harga minyak mentah, menambah tekanan pada perekonomian yang masih pulih dari krisis energi 2022‑2023.
Berikut adalah beberapa negara yang secara resmi menyatakan partisipasi dalam koalisi tersebut:
- Inggris
- Prancis
- Jerman
- Jepang
- Australia
- Kanada
- India
- Arab Saudi
- Uni Emirat Arab (mengamati tanpa keterlibatan militer)
Dinamika Diplomasi vs. Militer
Diskusi utama berfokus pada tiga jalur alternatif: tekanan ekonomi melalui sanksi terarah, mediasi langsung dengan Tehran, serta penyediaan jalur pelayaran alternatif yang dijamin keamanan internasional. Inggris menolak opsi penggunaan kekuatan militer, menyebutnya “langkah ceroboh” yang dapat memperburuk situasi.
Iran, yang mengklaim tindakan penutupan selat sebagai respons atas serangan Amerika Serikat dan Israel, masih menolak membuka kembali jalur tersebut tanpa adanya jaminan keamanan bagi kapal-kapal mereka. Dalam pernyataan terpisah, diplomat Iran menegaskan bahwa mereka siap bernegosiasi, namun menuntut pengakhiran sanksi ekonomi yang dianggap tidak adil.
Implikasi Ekonomi Global
Selat Hormuz menyumbang sekitar 20 persen pengiriman minyak dunia setiap harinya. Penutupan selat telah meningkatkan harga Brent dari US$78 per barel menjadi lebih dari US$115 dalam hitungan hari, menimbulkan ketidakpastian di pasar energi, serta menekan inflasi di negara‑negara importir minyak.
Analisis para ekonom menunjukkan bahwa pemulihan aliran minyak melalui selat dalam jangka pendek dapat menstabilkan harga, mengurangi tekanan pada cadangan devisa, dan memperbaiki neraca perdagangan negara‑negara yang sangat bergantung pada impor energi.
Dengan kesepakatan awal yang bersifat non‑binding, koalisi berencana melanjutkan pembahasan teknis melalui pertemuan bilateral antara pejabat tinggi masing-masing negara. UEA, meski menolak peran militer, tetap akan berkontribusi pada upaya diplomatik, memperkuat posisi sebagai mediator yang dapat diandalkan di kawasan Timur Tengah.
Jika solusi damai dapat tercapai, diharapkan Selat Hormuz akan kembali beroperasi secara normal dalam beberapa minggu ke depan, mengurangi tekanan pada pasar energi global dan memberikan ruang bernapas bagi perekonomian dunia yang masih rapuh pasca krisis energi 2026.
