Back to Bali – 08 April 2026 | Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin 6 April 2026 mengumumkan penangguhan sementara operasi evakuasi medis dari Jalur Gaza ke Mesir. Keputusan ini diambil setelah seorang pekerja kontrak WHO tewas dalam serangan tembakan yang dilakukan pasukan Israel di wilayah selatan Gaza, tepatnya di dekat Khan Younis. Penangguhan tersebut menambah ketegangan di tengah krisis kemanusiaan yang sudah berlangsung lama di wilayah tersebut.
Latar Belakang Penangguhan
Direktur Jenderal WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menyampaikan lewat platform media sosial X bahwa insiden penembakan menimpa kendaraan kemanusiaan yang membawa seorang sopir bernama Majdi Aslan, berusia 54 tahun, serta tujuh penumpang lainnya. Majdi Aslan, yang bekerja sebagai sopir untuk WHO, terbunuh akibat tembakan yang menembus kepalanya. Empat lainnya mengalami luka ringan hingga sedang, sementara tiga lainnya mengalami luka serius. WHO belum merilis rincian lengkap mengenai kronologi tembakan, namun menegaskan bahwa otoritas terkait tengah melakukan penyelidikan.
Implikasi bagi Evakuasi Medis
Sejak pembukaan kembali pos pemeriksaan Rafah pada akhir Maret 2026, WHO bersama organisasi kemanusiaan lainnya telah memfasilitasi ratusan evakuasi pasien kritis yang membutuhkan perawatan khusus di luar Gaza. Penutupan sementara ini berarti ribuan warga Palestina yang terluka parah atau mengidap penyakit kronis kehilangan akses cepat ke fasilitas medis di Mesir. Menurut data internal WHO, selama tiga minggu terakhir sebelum penangguhan, lebih dari 1.200 pasien berhasil dievakuasi melalui jalur Rafah, termasuk korban luka tembak, pasien kanker, dan ibu hamil dengan komplikasi.
Reaksi Pihak Internasional dan Lokal
Seruan WHO untuk melindungi warga sipil dan tenaga kemanusiaan mendapat sambutan beragam. Pemerintah Mesir menegaskan komitmennya untuk menjaga jalur penyeberangan tetap terbuka, sementara pihak Israel menolak tuduhan menargetkan kendaraan kemanusiaan, menyatakan bahwa tembakan dilakukan sebagai respons terhadap ancaman keamanan di sekitar area tersebut.
Di sisi lain, sayap bersenjata Hamas, Brigade al-Qassam, menolak setiap tuntutan pelucutan senjata sebelum Israel menyelesaikan tahap pertama gencatan senjata yang diusulkan. Juru bicara Brigade al-Qassam, Abu Obeida, menegaskan bahwa persyaratan Israel akan memperpanjang konflik dan menambah korban jiwa di Gaza.
Konteks Konflik yang Lebih Luas
Serangan Israel di Gaza terus berlanjut meski terdapat gencatan senjata parsial yang disepakati sejak 10 Oktober 2025. Sejak awal invasi pada Februari 2026, yang dipicu oleh eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, Israel menutup kembali pos pemeriksaan Rafah pada beberapa kesempatan, menambah beban pada jaringan bantuan internasional.
Data terbaru menunjukkan lebih dari 72.000 warga Palestina tewas sejak Agustus 2023, dengan lebih dari 700 korban jiwa tercatat sejak gencatan senjata terakhir. Angka tersebut mencerminkan intensitas pertempuran yang tinggi dan kesulitan akses bantuan medis.
Langkah WHO ke Depan
WHO menyatakan akan terus memantau situasi keamanan dan berkoordinasi dengan otoritas Israel, Mesir, serta aktor kemanusiaan lainnya. Dr. Tedros menekankan pentingnya penegakan perlindungan bagi tenaga medis dan pekerja bantuan, serta menuntut investigasi independen terhadap insiden penembakan.
Selain menangguhkan evakuasi, WHO juga meningkatkan dukungan logistik di dalam Gaza, termasuk penyediaan obat-obatan esensial, peralatan medis, serta pelatihan bagi tenaga kesehatan lokal. Organisasi tersebut berharap bahwa melalui tekanan diplomatik internasional, jalur evakuasi akan dapat dibuka kembali dalam waktu singkat.
Penangguhan evakuasi medis ini menyoroti dilema kemanusiaan yang dihadapi oleh komunitas internasional: bagaimana melindungi tenaga bantuan di medan konflik tanpa mengorbankan akses kritis bagi pasien yang membutuhkan perawatan segera. Jika tidak ada solusi yang dapat menjamin keamanan bagi semua pihak, ribuan nyawa di Gaza akan terus berada dalam bahaya.
Dengan situasi yang terus berubah, WHO mengajak semua pihak terkait untuk menghormati prinsip kemanusiaan, menjaga keamanan pekerja bantuan, dan memastikan bahwa kebutuhan medis warga sipil tidak terabaikan di tengah konflik yang berkepanjangan.
