Back to Bali – 07 Mei 2026 | Jakarta, 6 Mei 2026 – Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Firman Hidayat menegaskan bahwa penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax (RON 92) tidak dapat dilakukan secara mendadak. Menurutnya, setiap perubahan tarif harus dilaksanakan secara bertahap dengan perhitungan matang agar dampak sosial‑ekonomi dapat diminimalkan.
Firman menyoroti risiko perpindahan konsumen ke BBM bersubsidi bila selisih harga antara Pertamax dan Pertalite terlalu besar. “Jika pemerintah menahan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite sementara harga Pertamax dinaikkan signifikan, konsumen cenderung beralih ke Pertalite,” ujar dia dalam wawancara dengan media lokal. “Akibatnya beban subsidi pemerintah justru meningkat, bukan berkurang.”
Alasan Penyesuaian Harga Harus Bertahap
Beberapa alasan utama yang dikemukakan DEN antara lain:
- Stabilitas daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah yang menjadi penerima manfaat utama subsidi BBM dan LPG.
- Penghindaran lonjakan permintaan BBM bersubsidi yang dapat menambah defisit anggaran negara.
- Kebutuhan persiapan tambahan bantuan sosial bagi konsumen yang terdampak kenaikan tarif.
- Kesesuaian dengan kondisi dinamis pasar energi global, termasuk fluktuasi harga minyak mentah.
Firman menambahkan bahwa kebijakan kenaikan harus diimbangi dengan program pendamping, seperti pemberian voucher atau potongan harga melalui aplikasi MyPertamina. Contohnya, konsumen yang membeli Pertamax Turbo, Pertamax Green 95, atau Pertamax biasa dapat menikmati potongan Rp500 per liter, yang totalnya dapat menghemat hingga Rp20 ribu per transaksi.
Strategi bertahap juga dianggap lebih mudah dikelola karena kendaraan dengan mesin RON 98 (Pertamax Turbo) sulit beralih ke bahan bakar beriodine rendah, sehingga dampak pada segmen premium relatif lebih kecil. Namun, pada segmen RON 92, konsumen memiliki fleksibilitas beralih ke bahan bakar subsidi, sehingga perbedaan harga harus dikelola dengan hati‑hati.
Implikasi Kebijakan Terhadap Anggaran Negara
Pemerintah telah menahan harga BBM dan LPG subsidi sebagai upaya melindungi daya beli masyarakat. Kebijakan ini dianggap tepat mengingat perubahan demografis penerima subsidi: sepuluh tahun lalu, kelompok menengah ke atas masih menikmati subsidi, kini mayoritas penerima manfaat berada pada lapisan menengah ke bawah.
Jika penyesuaian harga Pertamax dilakukan secara drastis, potensi peningkatan beban subsidi dapat menggerus defisit anggaran, memaksa pemerintah menambah alokasi dana atau mengurangi program lain. Oleh karena itu, DEN menekankan perlunya kalkulasi berkelanjutan dan pemantauan ketat terhadap dinamika harga serta respons pasar.
Selain itu, Firman mengusulkan beberapa langkah pendukung:
- Evaluasi periodik dampak sosial‑ekonomi pasca‑penyesuaian harga.
- Penyediaan bantuan sosial tambahan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah yang terdampak.
- Penguatan mekanisme monitoring pergerakan konsumen antar‑jenis BBM.
- Transparansi publik terkait perhitungan penyesuaian harga.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah diharapkan dapat menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan konsumen, tanpa menimbulkan ketidakstabilan pasar energi.
Kesimpulannya, DEN menegaskan bahwa kenaikan harga Pertamax harus direncanakan secara bertahap, disertai dengan persiapan bantuan sosial dan analisis dampak yang komprehensif. Langkah ini tidak hanya menjaga kestabilan ekonomi nasional, tetapi juga melindungi kelompok masyarakat rentan dari beban biaya energi yang berlebihan.
