Back to Bali – 31 Maret 2026 | Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen untuk menjaga defisit anggaran di bawah batas 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui serangkaian langkah efisiensi di kementerian dan lembaga. Kebijakan reprioritasi ini muncul di tengah tekanan fiskal yang semakin berat, dipicu oleh gejolak harga komoditas global serta ketidakpastian geopolitik.
Tekanan Fiskal dan Risiko Ekonomi Gelap
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, mengingatkan bahwa langkah pemotongan anggaran dapat memunculkan bayang‑bayang ekonomi gelap. Menurutnya, pemangkasan belanja pemerintah berpotensi mengurangi perputaran uang di masyarakat, mempersempit basis pajak, dan sekaligus menurunkan penerimaan negara. Kondisi ini dapat memaksa pemerintah mengandalkan pembiayaan melalui utang, yang pada gilirannya meningkatkan beban fiskal jangka panjang.
Huda mencontohkan sektor perhotelan yang pada tahun 2025 mengalami kontraksi signifikan akibat penurunan perjalanan dinas dan kegiatan pemerintah. Penurunan ini tidak hanya menurunkan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga mengurangi pajak yang dibayarkan oleh industri tersebut. Dampak berantai ini menyoroti risiko bahwa efisiensi anggaran dapat berbalik menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi riil.
Pandangan Menteri Keuangan
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa pemangkasan anggaran hingga 10 persen tidak akan mengganggu kinerja belanja negara secara keseluruhan. Ia menekankan pentingnya seleksi program yang tepat, serta optimalisasi penerimaan untuk menjaga defisit tetap terkendali. Menurutnya, efisiensi bukan berarti pengurangan layanan publik, melainkan penataan ulang prioritas belanja agar lebih efektif.
Respons DPR dan Tantangan Implementasi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menyoroti pentingnya efisiensi, namun mengingatkan perlunya pengawasan yang ketat agar tidak menimbulkan efek samping pada sektor riil. Anggota komisi keuangan DPR mengusulkan peninjauan kembali program-program yang dinilai kurang produktif, seperti program Makan Bergizi Gratis yang dianggap belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Potensi Dampak pada Basis Pajak
- Penurunan belanja pemerintah mengurangi aliran dana ke sektor swasta.
- Berita buruk pada sektor riil menurunkan pendapatan perusahaan, sehingga pajak tergerus.
- Basis pajak yang menyempit memperparah defisit anggaran.
Strategi Menghadapi Risiko
Berbagai pakar mengusulkan langkah-langkah berikut untuk memitigasi risiko ekonomi gelap:
- Penguatan basis pajak melalui reformasi perpajakan yang menargetkan sektor informal.
- Diversifikasi sumber pendapatan daerah agar tidak terlalu bergantung pada belanja pusat.
- Peningkatan transparansi pengeluaran untuk mencegah praktik korupsi yang dapat memicu ekonomi gelap.
Selain itu, pemerintah diimbau untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan stimulus ekonomi. Kebijakan pemotongan anggaran harus disertai dengan program pendukung yang dapat memacu permintaan domestik, misalnya investasi infrastruktur yang berbasis pada proyek hijau atau digital.
Jika tidak dikelola dengan hati‑hati, kebijakan efisiensi dapat menimbulkan efek domino yang memperlemah daya beli masyarakat, menurunkan investasi swasta, dan pada akhirnya menambah beban utang. Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian serta dialog terbuka antara pemerintah, DPR, dan dunia usaha menjadi kunci untuk menjaga stabilitas fiskal sekaligus mencegah munculnya ekonomi gelap.
Dengan mempertimbangkan risiko‑risiko tersebut, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme monitoring yang kuat, termasuk indikator real‑time tentang pergerakan basis pajak dan aliran dana publik. Langkah ini diharapkan dapat memberikan sinyal dini bila kebijakan efisiensi mulai menimbulkan tekanan berlebih pada sektor riil.
Secara keseluruhan, kebijakan efisiensi anggaran memang penting untuk menjaga disiplin fiskal, namun harus diimbangi dengan upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan mencegah terbentuknya celah bagi ekonomi gelap. Keseimbangan antara penghematan dan stimulasi menjadi tantangan utama bagi pemerintah Indonesia dalam mengarungi ketidakpastian global tahun ini.
