Back to Bali – 10 Juni 2026 | Upaya reformasi yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor perasuransian dan dana pensiun mendapat perhatian positif dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Delegasi OECD berkunjung ke Jakarta pada 5-11 Juni 2026 dalam rangkaian Fact-Finding Mission OECD untuk memahami kebijakan, regulasi, dan pengawasan yang diterapkan di sektor asuransi dan dana pensiun.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyambut baik kunjungan delegasi OECD dan mengatakan bahwa proses aksesi OECD menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperlihatkan berbagai pembaruan yang sedang dilakukan di sektor jasa keuangan.
Indonesia tercatat sebagai negara pertama di ASEAN yang memasuki tahapan aksesi OECD sejak Februari 2024.
Delegasi OECD dipimpin oleh Head of Insurance and Pensions OECD, Pablo Antolín, didampingi oleh Senior Policy Analyst OECD Timothy Bishop dan Policy Analyst and Actuary OECD Jessica Mosher.
OECD juga mengapresiasi reformasi yang dilakukan OJK, termasuk implementasi Program Penjaminan Polis (PPP) yang menjadi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).
Program Penjaminan Polis akan memperkuat perlindungan pemegang polis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Delegasi OECD juga melihat berbagai reformasi penting yang sedang dilakukan Indonesia di sektor asuransi dan dana pensiun, termasuk peningkatan inklusi keuangan, pengembangan asuransi mikro, penguatan regulasi dan pengawasan, serta penyusunan peta jalan reformasi dana pensiun.
