Back to Bali – 01 April 2026 | Di tengah gemerlap platform digital, perilaku remaja yang mengabaikan etika publik kini menjadi sorotan utama. Video‑video yang menampilkan kumpulan pemuda berlarian hingga larut malam, menimbulkan kebisingan, bahkan meniru konvoi takbiran dengan suara knalpot yang menggelegar, telah memicu perdebatan sengit di ruang komentar. Fenomena ini bukan sekadar masalah kebisingan, melainkan cerminan logika toxic yang memperkuat perilaku melanggar norma demi popularitas daring.
Fenomena Kegaduhan dan Dampaknya
Berbagai rekaman yang beredar memperlihatkan kelompok muda yang berkumpul di lingkungan perumahan, mengeluarkan kata‑kata kasar, serta menimbulkan gangguan tidur bagi warga sekitar. Di malam terakhir Ramadan, konvoi yang seharusnya menjadi momen refleksi malah berubah menjadi pesta jalanan dengan kembang api improvisasi. Kebisingan tersebut mengganggu bayi yang baru tertidur, pekerja malam yang memerlukan istirahat, serta orang tua yang sedang berjuang melawan penyakit.
Argumentasi yang Membenarkan Pelanggaran
Di balik video‑video tersebut, muncul serangkaian argumen yang berusaha melegitimasi tindakan. Beberapa komentar menolak tanggung jawab keamanan dengan menyebutnya “satpam gratis” atau “ngeronda”, padahal peran petugas keamanan adalah menenangkan, bukan menambah kebisingan. Argumen‑argumen lain yang kerap terdengar meliputi:
- “Karena masih muda, boleh saja” – menjustifikasi perilaku dengan usia.
- “Tradisi tahunan” – mengklaim kebiasaan lama sebagai izin berkelakuan tidak pantas.
- “Tetangga gue aman‑aman aja” – penggunaan bukti anekdot untuk menutupi dampak luas.
- “Nolep”, “kurang bersosialisasi” – serangan ad hominem yang menutupi kritik konstruktif.
Strategi retoris tersebut menciptakan ruang gema di mana hanya suara‑suara yang sejalan yang didengar, sementara perspektif yang menuntut kepatuhan pada norma publik dikesampingkan.
Motivasi Sosial di Balik Pembelaan
Para pembela perilaku ini seringkali tidak mengenal langsung para pelaku dalam video, namun mereka merasa teridentifikasi karena gaya hidup yang serupa. Dengan membela pelanggaran, mereka secara tidak langsung membela kebebasan pribadi yang dapat terancam bila norma etika ditegakkan. Kekhawatiran akan kehilangan “kebebasan bertindak sembarangan” menjadi pendorong utama mempertahankan sikap defensif.
Konsekuensi dan Tindakan yang Diperlukan
Data informal menunjukkan bahwa jumlah like atau dukungan di kolom komentar tidak dapat dijadikan ukuran kebenaran. Perilaku mengganggu ketertiban publik tetap merupakan pelanggaran, terlepas dari sorakan pendukung di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret: peningkatan literasi digital, kampanye kesadaran tentang hak dan kewajiban warga, serta penegakan regulasi yang konsisten oleh pihak berwenang.
Kesadaran kolektif akan pentingnya menghormati hak istirahat dan keamanan publik menjadi fondasi bagi generasi muda untuk beradaptasi dengan lingkungan digital yang semakin kompleks. Tanpa empati dan logika yang sehat, upaya menciptakan ruang daring yang inklusif akan terus terhambat.
