Tag: Kebijakan Publik
-
Teknologi Canggih, Penyalahgunaan, dan Kebingungan: Bagaimana 911 Menjadi Titik Fokus Keamanan Publik di Dunia Modern
Back to Bali – 09 Mei 2026 | Di tengah persiapan kota-kota besar menyambut ribuan wisatawan, layanan darurat 911 berada di garis depan inovasi dan
-
23 PPPK Paruh Waktu Karanganyar Mengundurkan Diri: Penyebab Utama dan Penjelasan Pemkab yang Mengejutkan
Back to Bali – 08 Mei 2026 | Karanganyar, 7 Mei 2026 – Pada awal bulan ini, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengumumkan bahwa sebanyak 23 Pegawai
-
Amien Rais Kecam Menurunnya Kelas Menengah: Ancaman bagi Stabilitas Nasional
Back to Bali – 04 Mei 2026 | Veteran politik Indonesia, Amien Rais, kembali menyoroti permasalahan struktural ekonomi negara dengan menegaskan bahwa jumlah kelas menengah
-
Arifah Fauzi, Menteri PPPA yang Bikin Heboh dengan Usulan Gerbong Perempuan di Tengah Kereta
Back to Bali – 02 Mei 2026 | Arifah Fauzi kembali menjadi sorotan publik setelah usulannya memindahkan gerbong khusus perempuan ke bagian tengah kereta kereta
-
SE Nomor 8 Tahun 2026 Terbit, PPPK Mengungkapkan Terharu dan Ucapan Terima Kasih kepada Bupati Ratu
Back to Bali – 02 Mei 2026 | Jumat, 1 Mei 2026 – Sekretaris Negara (SE) resmi menerbitkan Peraturan Nomor 8 Tahun 2026 yang menjadi
-
Xi Jinping Dorong Pembacaan Buku “Benar” Sambil Siapkan Senjata Ekonomi di Era Perang Dagang Global
Back to Bali – 27 April 2026 | Presiden Republik Rakyat Tiongkok, Xi Jinping, kembali menegaskan agenda kebudayaan sekaligus strategi ekonomi dalam satu serangkaian pidato
-
Terungkap! Kasus Chromebook Nadiem Makarim Buka Tabir Kriminalisasi Kebijakan Publik
Back to Bali – 26 April 2026 | Sidang lanjutan Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 19 Januari 2026 kembali menyorot kasus dugaan korupsi pengadaan laptop
-
58,03% Dana Desa Dialokasikan ke Kopdes Merah Putih: Realokasi Bukan Pemotongan, Kata Pakar Kebijakan Publik
Back to Bali – 25 April 2026 | JAKARTA – Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026 menuntut alokasi 58,03 persen dari
-
Alih Status PPPK Paruh Waktu Tertahan UU HKPD: Solusi Terbatas yang Mungkin Menyelamatkan Pemerintah Daerah
Back to Bali – 19 April 2026 | JAKARTA – Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KepmenPANRB) Nomor 16 Tahun 2025 yang membuka
-
Kebijakan Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik Pertama Dedi Mulyadi Diterima Korlantas, Potensi Nasionalisasi
Back to Bali – 18 April 2026 | Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali mencuri perhatian publik dengan mengumumkan kebijakan terobosan yang memungkinkan pemilik kendaraan
Latest News
Stay Connected
Tags
Amerika Serikat Arsenal Barcelona Diplomasi Ekonomi Ekonomi Indonesia Energi Geopolitik hiburan Hukum Indonesia Investasi Iran Israel Keamanan Kebijakan Pemerintah Keluarga Kesehatan Keuangan Kontroversi Korupsi Liga 1 Liga Champions Media Sosial Militer MotoGP NBA Olahraga Pasar Modal Pendidikan Penegakan Hukum Polisi Politik Politik Indonesia Politik Internasional Premier League Real Madrid Saham Selat Hormuz Sepak Bola Sepakbola Teknologi Transfer transportasi viral
Search the Archives
Access over the years of investigative journalism and breaking reports
You May Have Missed
