Back to Bali – 03 April 2026 | Jakarta, 2 April 2026 – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengejutkan publik dengan pernyataan tegasnya mengenai kasus dugaan korupsi yang menimpa videografer asal Sumatra Utara, Amsal Christy (Amsal Sitepu). Dalam sebuah sesi konferensi pers yang digelar pada Road to Jakarta Youth Film Festival (JYFF) 2026, Rano menyebut kasus tersebut sebagai “aneh bin ajaib” dan menuding adanya kesalahpahaman mendasar terhadap cara kerja industri kreatif.
Latar Belakang Kasus
Pada awal tahun 2026, aparat Kementerian Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki penggunaan dana proyek video dokumenter di Kabupaten Karo, Sumatra Utara. Menurut laporan, pihak penyelenggara proyek menyewa sebuah drone selama satu bulan penuh, namun alat tersebut hanya dipakai selama 12 hari. Penyewaan tersebut kemudian dijadikan dasar dugaan penyalahgunaan dana publik, dengan tuduhan bahwa dana yang dikeluarkan tidak sesuai dengan hasil kerja.
Pernyataan Rano Karno
Rano Karno menanggapi laporan tersebut dengan menekankan bahwa “logika yang menjadikan satu kali penyewaan drone selama sebulan sebagai indikator korupsi sangat keliru”. Ia menambahkan, “Industri kreatif memiliki pola kerja yang fleksibel. Penyewaan alat produksi dapat dilakukan per hari, per minggu, bahkan per bulan tergantung pada kebutuhan proyek. Jika hanya menyewa per hari, tarifnya justru jauh lebih tinggi, sehingga banyak produser memilih penyewaan bulanan demi efisiensi biaya.”
Selain itu, Rano menyoroti bahwa proses produksi video sering kali membutuhkan persiapan teknis yang melampaui hari‑hari pengambilan gambar. “Drone yang disewa selama sebulan tidak berarti akan terbang selama 30 hari berturut‑turut. Alat itu harus tersedia untuk uji coba, kalibrasi, dan persiapan crew, yang semuanya memakan waktu,” ujarnya.
Analisis Praktik Penyewaan Alat di Industri Kreatif
Menurut data informal yang dihimpun oleh Asosiasi Produksi Film Indonesia (APFI), rata‑rata penyewaan peralatan audiovisual mengikuti skema berikut:
- Penyewaan harian: tarif tinggi, cocok untuk proyek singkat.
- Penyewaan mingguan: fleksibilitas menengah, biasanya dipilih oleh rumah produksi kecil.
- Penyewaan bulanan: tarif lebih ekonomis, umum dipakai oleh produksi berskala menengah‑besar yang memerlukan kestabilan ketersediaan alat.
Dengan pola tersebut, menilai penyewaan bulanan sebagai bukti korupsi menjadi simplifikasi yang tidak akurat.
Dampak Terhadap Persepsi Industri Kreatif
Rano mengungkapkan keprihatinannya bahwa kasus ini mencerminkan kurangnya pemahaman regulator dan publik terhadap mekanisme kerja industri kreatif di Indonesia. “Jika kita terus menilai setiap pengeluaran produksi dengan standar birokrasi tradisional, kita akan menghambat pertumbuhan sektor yang sebenarnya menjadi motor penggerak ekonomi kreatif,” kata Rano.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi lintas sektor antara pemerintah, lembaga pengawas, dan pelaku industri. “Kita perlu dialog terbuka, bukan sekadar inspeksi yang mengabaikan konteks teknis,” tambahnya.
Reaksi Publik dan Pemerintah
Setelah pernyataan Rano, sejumlah praktisi film dan fotografi di media sosial mengirimkan dukungan, menyoroti bahwa praktik penyewaan bulanan memang sudah menjadi standar internasional. Di sisi lain, beberapa pejabat KPK masih mempertahankan investigasi, menyatakan bahwa mereka akan menelaah seluruh rangkaian anggaran untuk memastikan tidak ada penyimpangan.
Namun, para ahli hukum publik menilai bahwa kasus ini dapat menjadi preseden penting. Jika terbukti bahwa tidak ada unsur niat korupsi, maka kebijakan internal KPK mungkin harus direvisi untuk memasukkan kriteria khusus bagi industri kreatif.
Kesimpulan
Kasus drone videografer Amsal Sitepu di Kabupaten Karo menimbulkan perdebatan antara penegakan hukum dan realitas operasional industri kreatif. Rano Karno, sebagai wakil gubernur DKI Jakarta, menegaskan bahwa penyewaan alat selama sebulan bukanlah indikasi niat korupsi, melainkan strategi produksi yang logis dan ekonomis. Pernyataan ini menggarisbawahi perlunya pemahaman yang lebih mendalam terhadap mekanisme kerja sektor kreatif, serta perlunya dialog konstruktif antara regulator dan pelaku industri demi menghindari kesalahpahaman yang dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif di Indonesia.
