Back to Bali – 03 April 2026 | Kasus videografer Amsal Sitepu yang sempat menjadi sorotan publik kini memunculkan isu baru yang menambah ketegangan politik di Kabupaten Karo. Politiker lokal Danke Rajagukguk kembali menjadi sorotan setelah dituduh menerima mobil dari Bupati Karo di tengah proses penyelidikan terkait Amsal. Tuduhan ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas pejabat daerah dan prosedur penggunaan aset pemerintahan.
Latar Belakang Kasus Amsal Sitepu
Amsal Sitepu, seorang videografer independen, terlibat dalam kontroversi setelah mengunggah rekaman yang diduga memperlihatkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat setempat. Rekaman tersebut memicu protes warga dan meminta klarifikasi resmi. Pemerintah Kabupaten Karo membentuk tim khusus untuk meneliti materi video dan menilai apakah terdapat pelanggaran hukum.
Tuduhan Mobil dari Bupati
Sementara penyelidikan masih berjalan, muncul laporan bahwa Danke Rajagukguk, yang menjabat sebagai anggota Kajian (Kajari) Karo, menerima sebuah mobil dinas yang dikatakan berasal langsung dari kantong Bupati. Nama mobil, tipe serta nilai transaksi belum diungkap secara lengkap, namun publikasi media sosial menampilkan foto Danke bersama mobil tersebut. Kritik mengalir deras, menuding adanya kemungkinan konflik kepentingan dan penyalahgunaan fasilitas publik.
Penjelasan Resmi Pemkab dan Kajari
Pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berupaya meredam spekulasi dengan menyatakan bahwa mobil tersebut sebenarnya dipinjamkan kepada Danke untuk keperluan resmi, bukan diberikan secara permanen. Pihak Pemkab menegaskan bahwa prosedur peminjaman kendaraan dinas telah dilalui sesuai regulasi, termasuk pencatatan surat perintah dan pengembalian tepat waktu.
Sementara itu, Kajari Karo melalui juru bicara Hinca Panjaitan menanggapi tuduhan dengan menolak segala tuduhan korupsi. Panjaitan menegaskan bahwa tidak ada bukti kuat yang mengaitkan Danke dengan penerimaan hadiah atau fasilitas khusus yang melanggar kode etik. “Kami akan terus mendukung proses transparansi, namun saat ini belum ada indikasi pelanggaran hukum,” ujar Panjaitan dalam konferensi pers singkat.
Reaksi Publik dan Analisis
Warga Karo membagi pendapat. Sebagian menilai penjelasan resmi masih kurang meyakinkan, mengingat sejarah panjang isu korupsi di daerah tersebut. Kelompok aktivis anti-korupsi mengorganisir demonstrasi kecil di depan Balai Pemerintahan, menuntut klarifikasi lebih lanjut dan audit independen atas semua kendaraan dinas yang dipinjamkan kepada pejabat.
Di sisi lain, pendukung Danke berargumen bahwa penangkapan mobil tersebut hanyalah bagian dari politik hitam yang dimanfaatkan lawan politik untuk menjatuhkan reputasinya. Mereka menekankan bahwa Danke telah meminta maaf atas kelalaian administratif dan mengaku “khilaf” dalam pencatatan dokumen kendaraan.
- Permintaan maaf Danke: Mengakui kelalaian dalam proses administrasi peminjaman mobil.
- Langkah pemerintah: Menjamin audit internal dan membuka akses dokumen terkait peminjaman aset.
- Harapan publik: Penyelidikan transparan tanpa intervensi politik.
Para pengamat politik menilai bahwa kasus ini dapat menjadi indikator kualitas tata kelola pemerintahan daerah. “Jika penanganan isu ini transparan dan akuntabel, maka dapat memperkuat kepercayaan publik. Sebaliknya, penundaan atau manipulasi informasi justru akan memperburuk citra pemerintah daerah,” kata Dr. Rudi Hartono, dosen ilmu politik Universitas Sumatera Utara.
Sejauh ini, tidak ada keputusan hukum yang diambil terhadap Danke ataupun pihak lain terkait mobil tersebut. Penyelidikan kasus Amsal Sitepu masih berjalan, dan pihak berwajib menjanjikan laporan akhir dalam beberapa minggu ke depan.
Dengan sorotan media yang terus meningkat, tekanan terhadap Bupati Karo dan anggota Kajari Karo semakin kuat. Publik menanti hasil audit serta klarifikasi lengkap mengenai status kepemilikan mobil, prosedur peminjaman, dan hubungan antara pemberian fasilitas dengan proses hukum yang sedang berlangsung.
