Back to Bali – 04 April 2026 | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kini dapat bernapas lega. Sejumlah pemerintah daerah di Indonesia secara tegas menyatakan tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap tenaga PPPK, meski berada di tengah tekanan fiskal dan kebijakan penghematan anggaran. Komitmen ini terlihat jelas di kota Makassar, Sulawesi Selatan, serta provinsi Kalimantan Timur, yang masing‑masing menegaskan langkah konkret untuk memperpanjang kontrak dan melindungi keberlangsungan karier para PPPK.
Makassar Tetap Mempertahankan 100% PPPK
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan pada Jumat, 3 April, bahwa tidak ada satupun PPPK yang akan dirumahkan di kota tersebut. “Apapun kebijakan, tak ada yang dirumahkan dan tidak ada pemangkasan. Bagi kami, tenaga PPPK adalah pahlawan yang bekerja untuk keluarga dan masyarakat,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Walikota.
Munafri mengakui adanya tekanan dari Undang‑Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang membatasi belanja pegawai. Namun, ia menegaskan bahwa Pemkot Makassar tidak hanya mengutamakan efisiensi, melainkan juga memastikan kesejahteraan pegawai yang berada di garda terdepan pelayanan publik.
Evaluasi internal menunjukkan bahwa seluruh PPPK di Makassar menunjukkan kinerja yang baik. Oleh karena itu, pemerintah kota menolak untuk mengurangi atau memutuskan kontrak kerja, mengingat peran strategis mereka dalam berbagai sektor, mulai dari pelayanan administrasi hingga penanganan bencana.
Kalimantan Timur Ajukan Perpanjangan Kontrak Hingga 2027
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) juga mengumumkan langkah serupa. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim telah mengusulkan perpanjangan kontrak PPPK formasi 2021 yang akan berakhir pada 2026, serta formasi 2022 yang masa kontraknya habis pada 2027. Usulan ini telah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk diproses lebih lanjut.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menekankan pentingnya menjaga stabilitas tenaga PPPK. “Pesan Gubernur Kaltim berupaya mempertahankan PPPK yang ada dan memastikan mereka tetap bekerja maksimal sesuai kontrak maupun kinerja,” kata Yuli Fitriyanti, Kepala BKD Kaltim, pada Jumat, 3 April di Samarinda.
BKD Kaltim mencatat bahwa terdapat 11.881 PPPK yang berada di bawah tanggung jawab provinsi. Dengan memperpanjang kontrak, pemerintah daerah berusaha menghindari potensi kekosongan posisi penting dan memastikan layanan publik tetap optimal, meski berada dalam situasi penghematan anggaran.
Faktor-Faktor yang Mendorong Kebijakan Tanpa PHK
- Stabilitas Pelayanan Publik: PPPK telah terbukti menjadi tulang punggung operasional banyak unit pemerintahan, terutama dalam bidang teknis dan administrasi.
- Kepatuhan pada UU HKPD: Meskipun UU HKPD menuntut pembatasan belanja, pemerintah daerah berupaya menyeimbangkan antara kepatuhan fiskal dan kebutuhan sumber daya manusia.
- Evaluasi Kinerja: Kedua daerah melakukan penilaian kinerja PPPK secara menyeluruh sebelum memutuskan tidak melakukan PHK.
- Penghindaran Risiko Sosial: PHK massal dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Reaksi dan Harapan Para PPPK
Para PPPK di Makassar dan Kalimantan Timur menyambut baik keputusan tersebut. Mereka menyatakan rasa lega dan motivasi baru untuk meningkatkan kinerja. Seorang PPPK di Makassar menyebutkan, “Kami merasa dihargai dan termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat.” Sementara di Kaltim, seruan untuk memperpanjang kontrak dianggap sebagai jaminan keamanan kerja yang sangat penting di tengah ketidakpastian ekonomi.
Namun, beberapa pengamat tetap mengingatkan bahwa kebijakan ini harus disertai dengan pengawasan kinerja yang ketat, agar perpanjangan kontrak tidak menjadi beban anggaran tanpa hasil yang sebanding.
Dengan langkah tegas dari Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sinyal kuat telah dikirimkan kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia: PPPK adalah aset strategis yang tidak dapat diabaikan. Kebijakan tanpa PHK ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menyeimbangkan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan layanan publik.
Ke depan, tantangan utama tetap pada kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola anggaran secara efektif sambil mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Jika kebijakan ini berhasil diterapkan secara konsisten, maka tenaga PPPK dapat terus berkontribusi maksimal, memastikan layanan publik tetap prima, dan pada akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.
