Back to Bali – 07 April 2026 | JAKARTA, 6 April 2026 – Rapat komisi anggaran DPR pada Senin (5/4) menjadi sorotan nasional setelah sejumlah anggota mengkritisi usulan pemindahan dana program Merdeka Belajar Guru (MBG) menjadi tunjangan langsung bagi guru di seluruh Indonesia. Usulan tersebut awalnya diajukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam rangka mempercepat implementasi kebijakan peningkatan kompetensi tenaga pendidik.
Usulan Alih Dana MBG ke Guru
Menurut dokumen rapat yang dibocorkan, pemerintah mengusulkan agar anggaran MBG sebesar Rp 8,5 triliun dialihkan menjadi bantuan tunai bulanan bagi guru, dengan harapan dapat menurunkan tingkat turnover dan meningkatkan motivasi kerja. Usulan ini menimbulkan perdebatan sengit di antara wakil rakyat, terutama terkait transparansi penggunaan dana dan dampak jangka panjang terhadap kualitas pendidikan.
Respons Beragam dari Anggota DPR
Berbagai fraksi di DPR memberikan respons yang beragam. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai usulan tersebut “positif” namun menekankan perlunya mekanisme monitoring yang ketat. “Kami dukung upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru, namun alokasi dana harus disertai akuntabilitas yang jelas,” ujar Ketua Fraksi PDIP, Bapak Ahmad Rizal, dalam sesi tanya jawab.
Sebaliknya, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menolak usulan tersebut dengan alasan “menyimpang dari tujuan utama MBG yang adalah peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan beasiswa.” Anggota DPR Gerindra, Ibu Siti Nurhaliza, menambahkan, “Jika dana dialihkan menjadi tunjangan, program pelatihan guru yang sudah direncanakan selama tiga tahun akan terhenti, padahal kualitas guru masih jauh dari standar internasional.”
Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) mengusulkan alternatif berupa skema pencairan dana berbasis kinerja, dimana guru yang memenuhi indikator peningkatan kompetensi akan menerima tambahan insentif. “Skema ini memberikan motivasi bagi guru untuk terus belajar, sekaligus menjaga tujuan utama MBG,” kata Ketua Fraksi Golkar, Bapak Hendra Saputra.
Pendapat Pakar dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Beberapa pakar pendidikan dan LSM juga memberikan masukan. Dr. Maya Lestari, pakar kebijakan pendidikan dari Universitas Indonesia, menilai bahwa “alih dana secara langsung ke guru memang dapat meningkatkan kesejahteraan, namun tanpa program peningkatan kompetensi, manfaat jangka panjang bagi kualitas pembelajaran tidak akan tercapai.”
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pendidikan Indonesia (LPI) mengeluarkan pernyataan bersama yang menekankan perlunya evaluasi menyeluruh. “Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk menyusun mekanisme yang mengintegrasikan tunjangan dengan program pelatihan, sehingga guru tidak hanya menerima uang, tetapi juga peningkatan kemampuan profesional,” ujar juru bicara LPI, Budi Santoso.
Reaksi Publik dan Media Sosial
Di media sosial, hashtag #AlihDanaGuru trending dalam beberapa jam pertama setelah rapat. Banyak guru mengungkapkan harapan mereka terhadap peningkatan gaji, sementara kelompok orang tua dan siswa menyoroti pentingnya kualitas pengajaran yang lebih baik. Salah satu guru senior di Surabaya menulis, “Jika dana dialihkan tanpa peningkatan kompetensi, kami tetap akan menghadapi tantangan mengajar di kelas yang kurang memadai.”
Langkah Selanjutnya
Komisi Anggaran DPR menyatakan bahwa usulan akan dibawa ke rapat pleno untuk diputuskan akhir pekan ini. Sekretaris Jenderal DPR menegaskan bahwa semua masukan akan dipertimbangkan, termasuk rekomendasi dari Kementerian Keuangan mengenai kelayakan fiskal. “Kami berkomitmen menghasilkan kebijakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi tenaga pendidik serta sistem pendidikan nasional,” ujarnya.
Jika usulan disetujui, dana MBG akan dialihkan pada kuartal ketiga tahun 2026, dengan target pelaksanaan penuh pada awal 2027. Namun, para kritikus memperingatkan bahwa proses penyesuaian regulasi dan sistem pembayaran dapat memakan waktu lebih lama, berpotensi menunda manfaat yang diharapkan.
Secara keseluruhan, rapat DPR ini menegaskan betapa sensitifnya isu alokasi anggaran pendidikan di tengah tekanan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Keputusan akhir akan menjadi indikator seberapa jauh pemerintah dan parlemen bersedia berinovasi dalam kebijakan kesejahteraan guru tanpa mengorbankan program peningkatan kompetensi yang menjadi fondasi utama MBG.
