Back to Bali – 08 April 2026 | Serangan udara yang berlangsung sejak akhir Februari menargetkan fasilitas militer sekaligus infrastruktur sipil di Iran, menambah beban pada sistem layanan kesehatan yang sudah rapuh. Pemerintah Iran menegaskan bahwa serangkaian pengeboman oleh Amerika Serikat dan Israel telah menghancurkan pabrik farmasi, rumah sakit, dan laboratorium riset, memicu krisis kesehatan yang mengancam jutaan warga.
Skala kerusakan fasilitas medis
Data yang dihimpun oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan badan kemanusiaan Iran menunjukkan dampak signifikan:
- 236 pusat kesehatan dibom dalam tiga minggu pertama konflik.
- Lebih dari 20 serangan terverifikasi terhadap sistem layanan kesehatan, menewaskan minimal sembilan tenaga medis dan pasien.
- Beberapa fasilitas strategis, termasuk pabrik Tofigh Daru yang memproduksi bahan aktif obat kanker, serta Institut Pasteur Iran, mengalami kerusakan total.
Rantai pasokan obat terganggu
Tofigh Daru, yang dianggap sebagai salah satu produsen utama bahan aktif untuk obat rumah sakit dan operasi, hancur akibat “serangan rudal langsung” seperti yang disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Iran, Mehdi Pirsalehi. Dr. Hassan Nayeb-Hashem, mantan ilmuwan di pabrik tersebut dan kini berbasis di Wina, menjelaskan bahwa fasilitas itu menghasilkan sekitar 50 bahan aktif strategis yang selama ini mendukung produksi domestik obat kanker, anestesi, dan terapi kronis. “Kehilangan kapasitas produksi sebesar ini tidak dapat diganti dengan impor dalam waktu singkat, mengingat sanksi internasional dan keterbatasan logistik,” ujar Nayeb-Hashem.
Menurutnya, biaya pengobatan kanker di Iran setara dengan satu hingga dua bulan gaji, sementara asuransi kesehatan sering menolak membiayai obat impor. Akibatnya, pasien yang mengandalkan terapi berkelanjutan kini menghadapi risiko penghentian pengobatan atau harus mencari alternatif yang lebih mahal dan kurang tersedia.
Reaksi internasional dan implikasi hukum
Lebih dari 100 pakar hukum internasional yang berbasis di Amerika Serikat, termasuk profesor dari Harvard, Yale, dan Stanford, menulis surat bersama menilai serangan udara tersebut sebagai pelanggaran jelas terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Konvensi Jenewa. Mereka menyoroti laporan Bulan Sabit Merah Iran yang mencatat penargetan fasilitas kesehatan sebagai bentuk “kejahatan perang”.
WHO, melalui kepala Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, menegaskan bahwa fasilitas medis dilindungi oleh hukum humaniter internasional dan hanya dapat dibatalkan perlindungannya bila terbukti digunakan untuk tujuan militer. “Penghancuran fasilitas farmasi tanpa bukti militerisasi jelas melanggar norma internasional dan memperburuk krisis kesehatan yang sudah ada,” kata Tedros.
Dampak sosial dan ekonomi
Krisis kesehatan ini menimbulkan efek domino pada sektor lain. Rumah sakit yang kehilangan pasokan obat kritis harus menunda prosedur bedah, sementara pasien kronis seperti penderita diabetes, hipertensi, dan kanker menghadapi peningkatan morbiditas. Pada tingkat makro, penurunan produktivitas tenaga kerja karena penyakit yang tidak tertangani dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Iran, yang sudah tertekan oleh sanksi dan inflasi.
Selain itu, komunitas medis melaporkan penurunan moral di antara tenaga kesehatan yang bekerja dalam kondisi berbahaya dan tanpa perlindungan memadai. Banyak dokter dan perawat yang mempertimbangkan untuk meninggalkan negara, menambah kekurangan tenaga profesional di sektor yang paling membutuhkan.
Secara keseluruhan, serangkaian pengeboman terhadap fasilitas medis Iran tidak hanya memperparah beban kesehatan masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan hukum, sosial, dan ekonomi yang luas. Upaya diplomatik internasional diperlukan untuk menghentikan serangan, memulihkan fasilitas yang rusak, dan menjamin akses obat bagi pasien yang sangat bergantung pada produksi domestik.
Krisis ini menggarisbawahi pentingnya perlindungan fasilitas kesehatan dalam konflik bersenjata dan menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan humaniter dapat berakibat fatal bagi jutaan nyawa.
