Back to Bali – 14 April 2026 | Jakarta – Pada Senin, 13 April 2024, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) menjadi saksi pertemuan ratusan akademisi lintas disiplin serta aktivis dalam sebuah forum yang diselenggarakan oleh Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD). Acara yang berlangsung di Gedung Selamba, Jakarta Pusat, mengumpulkan tokoh-tokoh terkemuka dari perguruan tinggi negeri dan swasta, termasuk para guru besar, peneliti, ekonom, serta pengamat politik.
Ketua Dewan Guru Besar FK UI, Teddy Prasetyono, memaparkan tujuan utama diskusi: “Menganalisis kondisi Indonesia, menemukan pemikiran baru, dan merumuskan langkah konkrit untuk mendampingi rakyat, khususnya kelompok miskin dan rentan.” Dialog yang berlangsung selama beberapa jam ini menyoroti apa yang disebut para peserta sebagai “kerusakan sistemik” yang melanda berbagai sektor negara.
Daftar Peserta dan Latar Belakang
- Guru Besar UI, Sulistyowati Irianto
- Guru Besar Unpad, Susi Dwi Harijanti
- Akademisi UNJ, Ubedilah Badrun
- Akademisi Universitas Syiah Kuala, Syaiful Mahdi
- Akademisi ITB, Yasraf Amir Piliang
- Ekonom Bhima Yudistira
- Akademisi IPB, Damayanti Buchori
- Guru Besar UGM, Zainal Arifin Muchtar
- Akademisi Universitas Andalas, Feri Amsari
- Guru Besar UIN, Syaiful Mujani
- Akademisi UIN, Sukidi
- Aktivis Usman Hamid
- Akademisi IKJ, Hilmar Farid
- Akademisi Undip, Zainal Muttaqin
- Pengamat politik Ray Rangkuti
Menurut Ubedilah Badrun, kehadiran para akademisi bukan sekadar agenda akademik, melainkan wujud tanggung jawab moral untuk menilai dan mengkritisi arah kebijakan nasional. “Dari diskusi mendalam yang kami lakukan, sudah pada kesimpulan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami kerusakan secara sistemis di berbagai bidang akibat buruknya kepemimpinan nasional,” ujarnya di sela‑sela pertemuan.
Pokok-Pokok Diskusi
Beberapa tema utama yang dibahas meliputi:
- Krisis Ekonomi: Para ekonom menyoroti pertumbuhan PDB yang melambat, tingginya inflasi pangan, serta ketimpangan distribusi pendapatan. Bhima Yudistira menekankan perlunya reformasi fiskal yang lebih progresif dan kebijakan stimulus yang menargetkan UMKM.
- Ketahanan Pangan: Akademisi pertanian menilai bahwa ketergantungan impor beras dan bahan pangan lainnya meningkatkan kerentanan nasional. Diskusi mengusulkan peningkatan investasi pada riset varietas lokal serta skema subsidi yang lebih terukur.
- Pendidikan dan Penelitian: Diperbincangkan pula penurunan kualitas pendidikan tinggi dan kurangnya sinergi antara lembaga riset dengan industri. Solusi yang diusulkan mencakup pembentukan pusat inovasi lintas disiplin dan peningkatan alokasi dana riset.
- Good Governance: Beberapa peserta menilai kepemimpinan saat ini tidak mampu menegakkan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini, menurut mereka, memperparah fenomena korupsi dan nepotisme yang merusak kepercayaan publik.
- Kesehatan Publik: Mengingat venue adalah Fakultas Kedokteran, isu kesehatan, khususnya akses layanan bagi daerah terpencil, juga menjadi fokus. Ditekankan pentingnya kebijakan yang mengintegrasikan data kesehatan dengan program kesejahteraan sosial.
Selain menyoroti masalah, forum juga menghasilkan sejumlah rekomendasi konkrit. Di antaranya, pembentukan tim kebijakan berbasis ilmu (science‑policy team) yang melibatkan perwakilan akademisi, aktivis, dan pembuat kebijakan; pembuatan “roadmap” lima tahun untuk reformasi struktural; serta peluncuran platform digital terbuka untuk memonitor pelaksanaan kebijakan.
Reaksi Publik dan Langkah Selanjutnya
Setelah acara selesai, para peserta sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan pada kuartal berikutnya, dengan fokus pada evaluasi implementasi rekomendasi. Beberapa organisasi masyarakat sipil telah menyatakan dukungan mereka, menilai bahwa suara akademisi dapat menjadi katalis perubahan yang dibutuhkan.
Secara keseluruhan, dialog di FK UI menegaskan bahwa tantangan Indonesia tidak hanya bersifat sektoral, melainkan bersifat sistemik. Kegagalan kepemimpinan dalam menyatukan kebijakan ekonomi, sosial, dan lingkungan mengakibatkan efek domino yang memperparah ketimpangan. Oleh karena itu, sinergi lintas disiplin serta komitmen politik yang kuat menjadi prasyarat utama untuk mengatasi kerusakan sistemik tersebut.
Jika rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan konsistensi, harapan besar muncul bahwa Indonesia dapat mengubah trajektori kerusakan menjadi momentum pemulihan yang inklusif, terutama bagi kelompok miskin dan rentan yang menjadi fokus utama forum.
