Back to Bali – 22 April 2026 | Bursah Zarnubi, yang kini menjabat sebagai Bupati Lahat, kembali menjadi sorotan publik setelah mengeluarkan pernyataan keras menuntut Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lahat untuk mengundurkan diri. Insiden ini tidak hanya memicu gelombang perdebatan di kalangan politikus lokal, tetapi juga menjadi viral di media sosial, memperlihatkan dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif di tingkat kabupaten.
Profil Singkat Bursah Zarnubi
Lahir di Kabupaten Lahat pada tahun 1975, Bursah Zarnubi menapaki karier politiknya setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sriwijaya. Sebelum terpilih sebagai Bupati pada pemilihan umum 2020, ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan memegang sejumlah posisi strategis dalam pemerintahan kabupaten, termasuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Kariernya dikenal dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Selama masa kepemimpinannya, Bursah menekankan program “Lahat Maju 2025” yang mencakup pembangunan jalan raya, perbaikan jaringan air bersih, serta program pelatihan keterampilan bagi pemuda. Ia juga aktif menggalang investasi dari sektor swasta untuk memperkuat basis ekonomi pertanian dan pariwisata daerah.
Kontroversi dan Permintaan Mundur Sekwan
Pada pertengahan April 2026, Bursah Zarnubi secara terbuka menyampaikan keberatannya terhadap kinerja Sekretaris DPRD Lahat, yang saat itu bernama Siti Nurhaliza. Menurut Bursah, Sekwan tersebut dinilai tidak profesional dalam mengelola agenda legislatif, sering menunda proses persetujuan anggaran, serta gagal menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tepat waktu. Dalam sebuah rapat terbuka, Bursah menyatakan, “Jika Sekwan tidak dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan akuntabilitas, saya beri kesempatan terakhir: mundur sekarang atau kita hadapi konsekuensi bersama.”
Pernyataan tersebut langsung terekam oleh media lokal dan tersebar luas melalui platform media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Video Bursah yang menegaskan “ini adalah warning terakhir” menjadi viral dalam hitungan jam, mengundang ribuan komentar, reaksi, serta meme yang menyindir dinamika politik di Lahat.
Reaksi Publik dan Dampak Politik
Berbagai elemen masyarakat memberikan respons yang beragam. Sebagian warga mengapresiasi sikap tegas Bursah, menilai bahwa pemimpin daerah harus menuntut akuntabilitas dari semua aparatur pemerintah. Kelompok lain mengkritik pendekatan konfrontatif, khawatir hal ini dapat memperuncing perseteruan antar lembaga dan mengganggu proses legislasi yang sedang berlangsung.
Para anggota DPRD Lahat menanggapi dengan hati-hati. Beberapa mengakui adanya masalah koordinasi, namun menolak permintaan mundur sebagai langkah yang terlalu ekstrim. Ketua DPRD, Ahmad Fauzi, menyatakan, “Kami siap melakukan evaluasi internal, namun keputusan akhir tetap harus melalui prosedur resmi, bukan tekanan politik semata.”
Di tingkat provinsi, Gubernur Sumatera Selatan mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan daerah. Ia menambahkan, “Semua pihak diharapkan menyelesaikan permasalahan secara musyawarah, mengingat kepentingan rakyat adalah prioritas utama.”
Secara statistik, pencarian terkait nama “Bursah Zarnubi” meningkat 320% dalam tiga hari terakhir, sementara hashtag #BursahMundur mencatat lebih dari 150 ribu postingan di Instagram. Analisis sentimen daring menunjukkan proporsi positif sebesar 45%, netral 35%, dan negatif 20%.
Akibat kontroversi ini, beberapa proyek infrastruktur yang sempat tertunda kini kembali dipercepat, sebagai upaya Bupati untuk menunjukkan komitmen pada agenda pembangunan. Di sisi lain, DPRD berjanji akan menyusun laporan kinerja Sekwan secara transparan, guna menenangkan publik dan menghindari eskalasi konflik lebih lanjut.
Kasus ini menyoroti tantangan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, di mana peran eksekutif dan legislatif harus saling melengkapi, bukan saling menentang. Keterbukaan, akuntabilitas, dan dialog konstruktif menjadi kunci utama dalam mengelola perbedaan pendapat tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
Dengan tekanan publik yang terus menguat, Bursah Zarnubi tampaknya berada pada titik krusial dalam karier politiknya. Bagaimana ia akan menanggapi situasi ini—apakah dengan melanjutkan desakan, atau mencari jalan kompromi—akan menjadi indikator penting bagi dinamika politik Lahat ke depan.
