Back to Bali – 22 April 2026 | Jakarta, 22 April 2026 – Nama Jahmada Girsang menjadi perbincangan hangat publik setelah ia terlibat dalam sebuah debat sengit bersama Refly Harun pada program televisi nasional pada Selasa (21/4/2026) malam. Kedua tokoh hukum tersebut saling bersengketa dalam pembahasan isu ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, hingga situasi hampir berujung pada aksi fisik.
Profil Singkat Jahmada Girsang
Jahmada Girsang dikenal sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LSAKI) dan sekaligus pengacara bagi Rismon Sianipar, seorang tokoh yang tengah berada di tengah sorotan publik karena dugaan keterlibatan dalam kasus pemalsuan ijazah. Pengalaman Girsang di bidang hukum telah menelusuri lebih dari satu dekade, mencakup penanganan kasus perdata, korporasi, serta urusan organisasi keagamaan.
Refly Harun, Pakar Hukum Tata Negara
Refly Harun, yang mewakili kliennya Roy Suryo, merupakan pakar hukum tata negara yang sering menjadi narasumber dalam diskusi publik. Dalam program tersebut, ia berperan sebagai penyeimbang argumen, namun perbedaan pandangan dengan Girsang memicu ketegangan.
Pemicu Perdebatan
Acara televisi yang dipandu oleh Aiman Witjaksono awalnya berjalan lancar, dengan moderator menyiapkan topik tentang kontroversi “White Paper” Jokowi yang diduga mengandung data akademik palsu. Jahmada Girsang, sebagai perwakilan Rismon Sianipar, menolak tuduhan bahwa kliennya terlibat dalam manipulasi dokumen resmi, sementara Refly Harun menekankan pentingnya verifikasi faktual dan integritas institusi negara.
Ketegangan memuncak ketika Refly menyinggung bahwa Rismon menggunakan apa yang ia sebut “pengacara raja konten,” sebuah sindiran yang ditujukan kepada strategi media kliennya. Girsang menanggapi dengan menolak secara keras, menyatakan “Saya tidak terima” sambil berusaha mendorong Refly menjauh.
Upaya Meredam Konflik
Melihat situasi yang hampir berujung pada fisik, Aiman Witjaksono segera menghentikan percakapan dan meminta bantuan narasumber lain untuk menenangkan suasana. Beberapa panelis yang hadir berhasil mengalihkan fokus diskusi ke aspek hukum formal, mengingatkan penonton bahwa perdebatan seharusnya tetap berada pada ranah argumentasi intelektual.
Setelah insiden, Refly Harun menutup sesi dengan menyapa Rismon secara bersahabat, menyebutnya “teman yang paling baik,” namun menambahkan bahwa sikap Girsang “tidak berbicara” saat dibelokkan. Pernyataan tersebut menambah dinamika emosional di antara kedua belah pihak.
Reaksi Publik dan Media
Rekaman video perdebatan cepat menyebar di media sosial, memicu perdebatan publik mengenai etika perdebatan di ruang publik serta batasan antara kritik hukum dan serangan pribadi. Netizen membagi pendapat, ada yang mengkritik Refly karena dianggap terlalu provokatif, sementara yang lain menilai Girsang kurang profesional dalam menanggapi sindiran.
Pengamat hukum menilai bahwa meskipun emosi tinggi, kedua advokat tersebut tetap menyampaikan argumen yang relevan dengan konteks hukum yang sedang dibahas. Mereka menegaskan bahwa kasus ijazah palsu Presiden tetap memerlukan penyelidikan menyeluruh oleh lembaga yang berwenang.
Implikasi Politik dan Hukum
Kontroversi ijazah palsu Jokowi, meskipun belum terbukti secara hukum, telah menimbulkan tekanan politik yang signifikan. Pemerintah menegaskan komitmen untuk menindak tegas setiap indikasi pemalsuan dokumen resmi, sekaligus menolak tuduhan politis yang belum terkonfirmasi.
Di sisi lain, peran pengacara seperti Jahmada Girsang dan Refly Harun menjadi sorotan, menyoroti betapa pentingnya peran advokat dalam mempertahankan kepentingan klien sekaligus menjaga integritas proses hukum. Insiden ini menjadi pelajaran bagi media televisi dalam menyiapkan moderator yang lebih siap mengelola debat panas.
Secara keseluruhan, peristiwa ini menegaskan kembali dinamika hubungan antara hukum, politik, dan media di Indonesia. Meskipun terjadi hampir adu fisik, diskusi tetap berhasil mengangkat isu penting tentang keabsahan dokumen resmi dan tanggung jawab publik pejabat tinggi.
